Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Dicecar RDP Revisi UU ITE Selalu Tertutup, Wakil Ketua Komisi I Berijawaban

Dicecar RDP Revisi UU ITE Selalu Tertutup, Wakil Ketua Komisi I Berijawaban

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
  • visibility 227
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Komisi I DPR masih melakukan pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan alasan rapat pembahasan revisi UU ITE kerap tertutup selama ini.

“Saya sampaikan juga mungkin agar bapak, ibu, yang memberikan masukan kepada kita. Beberapa kali rapat kita buat secara tertutup untuk keleluasaan kami membahas meng-exercise dengan isu-isu yang sensitif. Yang kiranya kalau misalnya terekam segala macam itu tidak membuat masalah padahal itu dalam konteks meng-exercise,” kata Abdul di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Kharis mengatakan dalam pengujian pasal melalui kasus-kasus ini rentan menimbulkan polemik apabila dibuka untuk umum. Dengan begitu, menurutnya, rapat digelar tertutup agar hal ini tidak disalahgunakan di publik.

“Di-exercise itu kan kadang polisi, kasus ini, menyebut nama orang segala macam. Jadi kalau misalnya dibuka rapatnya, jadi rapat ditutup bukan untuk tujuan gimana-gimana. Tapi untuk melindungi agar tidak disalahgunakan pembahasan dalam rapat itu,” ungkapannya

“Tidak ada perekaman terhadap contoh, ini kasus contoh. Misal ayat ini kalau diterapkan ini bagaimana, pasti kejaksaan atau kepolisian, akan, oh ini kasusnya begini, begini, detail. Nah ini nggak bisa di rapat secara terbuka,” sambungnya

Kharis menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena muncul berbagai persepsi atas keputusan pihaknya menggelar rapat tertutup. Dia menegaskan pihaknya berkomitmen tidak ingin mempertahankan pasal karet dalam UU ITE.

“Hari ini saya mohon maaf ini ada sebagai salah persepsi, ini mau mempertahankan pasal karet, nggak ada. Justru semangat kita tidak terjadi pasal yang sering dikatakan pasal karet itu,” tandasnya

Kharis lalu menyinggung saat ini sudah memasuki momen tahapan pemilu. Menurutnya, penyalahgunaan isi pembahasan melalui pengujian kasus itu rentan berimbas terhadap bacaleg yang akan maju di Pemilu 2024.

“Tapi harus dipahami ada pembahasan yang kemudian ini misalnya, saya mau contohkan aja nggak berani, gitu. Karena misalnya direkam, dipotong, disebarkan. Mau pemilu lagi, hancur itu nama anggota yang pengusul yang membahas, jadi gitu,” ujarnya

“Jadi begitu sifatnya, kadang mengambil contoh, nyebut kasus dan sebagainya. Atau dengan istilah yang pernah marak. Kalau istilah ini terjadi, kena lagi atau nggak. Kita berusaha bagaimana norma dan rumusan yang dihasilkan jangan sampai mengulang apa yang sudah direvisi pertama,” lanjutnya

Atas berbagai alasan itu, Kharis kembali menyampaikan maaf karena membahas revisi UU ITE secara tertutup. “Jadi itu saya mohon maaf beberapa kali rapat secara tertutup tujuannya adalah untuk meng-exercise, meng-explore lebih jauh lagi tentang pasal-pasal yang dilakukan revisi,” tandas dia.

Untuk diketahui Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi (LKHT), Asosiasi Digital Trust Indonesia (ADTI), dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (P2R Media). (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPD RI ; Harga TBS Sawit Segera Kembali Normal

    Ketua DPD RI ; Harga TBS Sawit Segera Kembali Normal

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 280
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di berbagai daerah akan kembali normal secara bertahap dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas keluhan petani terkait penurunan harga TBS yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu disampaik oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan B. Najamudin. “Kemarin kami kembali bertemu dengan Wakil Menteri […]

  • Deklarasi Prabowo Capres 2024 di Bandung Dihadiri 2 Tokoh Ini

    Deklarasi Prabowo Capres 2024 di Bandung Dihadiri 2 Tokoh Ini

    • calendar_month Minggu, 10 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 285
    • 0Komentar

    Infomsi.org,Bandung- Menjelang helatan Pilpres 2024 para relawan Prabowo Subianto mulai mempersiapkan diri demi memenangkan pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar KPU RI pada April tahun depan. Kali ini giliran Relawan pendukung Joko Widodo Pro Jokowi (Projo) Jawa Barat menggelar konsolidasi sekaligus mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024. Kegiatan itu […]

  • DPD RI Terima Laporan IHPS Semester I Tahun 2024 dari BPK RI

    DPD RI Terima Laporan IHPS Semester I Tahun 2024 dari BPK RI

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- DPD RI menerima Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun (IHPS) 2024 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, pada Sidang Paripurna ke-7 DPD RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Pada sidang ini, Pimpinan DPD RI memberikan […]

  • Komisi X : Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Akses Pendidikan

    Komisi X : Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Akses Pendidikan

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 298
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi X DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan. Hal tersebut menunjukan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen memastikan setiap warga negara bangsa memperoleh akses pendidikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi,dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Aliansi Badan Eksekutif […]

  • PPATK Dorong Penanganan Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi Pelaku Dijerat TPPU 

    PPATK Dorong Penanganan Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi Pelaku Dijerat TPPU 

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 376
    • 0Komentar

    Msinews.com – usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong aparat penegak hukum mengembangkan penanganan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono, menyatakan pendekatan TPPU memungkinkan […]

  • KPK Ungkap Korupsi Kouta Haji Kepimpinan Eks Menag Yaqut Negara Rugi Rp1 Triliun

    KPK Ungkap Korupsi Kouta Haji Kepimpinan Eks Menag Yaqut Negara Rugi Rp1 Triliun

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini tengah mendalami kasus korupsi pembagian kuota haji yang dipimpin oleh mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada tahun 2024 lalu. KPK membongkar kasus korupsi tersebut yang melibatkan eks Menag Yaqut ini, sebagaimana pihak yang merancang Surat Keputusan (SK) dalam pembagian kouta haji. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan […]

expand_less