Jakarta,msinews.com-Sebuah laporan PBB yang baru saja dirilis mengguncang dunia bisnis dan kemanusiaan, Sebanyak 48 perusahaan global terkemuka.
Termasuk nama-nama familiar seperti Booking.com, Hyundai, dan Microsoft, disebut-sebut memiliki peran dalam mendukung dugaan genosida di Gaza.
Sekretaris Jenderal Free Palestine Network (FPN), Furqan AMC, merespons laporan ini dengan keras, menegaskan bahwa ini bukan sekadar kekerasan militer, melainkan watak kolonial yang disokong oleh jaringan ekonomi global yang rumit.
“Kejahatan genosida ini sangat masif, sistemik, dan terorganisir. Kita harus melawannya dengan cara yang sama: terorganisir, terpimpin, dan berlipat ganda,” tegas Furqan.
Laporan yang disusun oleh Francesca Albanese ini mengkategorikan peran perusahaan-perusahaan tersebut secara spesifik.
Beberapa di antaranya adalah penyedia alat berat yang digunakan untuk penghancuran properti di Palestina, seperti Caterpillar, HD Hyundai, dan Volvo.
Sementara itu, Lockheed Martin diidentifikasi sebagai pemasok utama pesawat tempur F-35 dan drone kepada militer Israel.
Raksasa teknologi seperti Alphabet, Amazon, Microsoft, IBM, dan Palantir juga disebut memfasilitasi pengawasan terhadap penduduk Palestina.
Tak hanya itu, laporan ini juga menyoroti platform pemesanan akomodasi seperti Booking.com, Airbnb, dan Expedia, yang dituding terlibat dalam data dan dukungan properti pemukiman ilegal Israel.
Sektor finansial pun tak luput, dengan bank-bank besar seperti BNP Paribas dan Barclays yang diduga memfasilitasi obligasi pemerintah Israel, secara tidak langsung mendanai konflik.
Laporan tersebut secara khusus menamai fenomena ekonomi ini sebagai economy of genocide, sebuah struktur yang disinyalir memperpanjang konflik dan keterlibatan Israel di Gaza.
Furqan AMC menyatakan, Genosida bukan hanya soal senjata, tapi soal struktur ekonomi global yang memungkinkan dukungan terhadap perluasan kekerasan.
Ia juga menekankan bahwa perang pada dasarnya bukan hanya dilakukan di medan tempur, tapi juga di ruang rapat perusahaan dan rak pasar saham.
Menanggapi temuan ini, FPN menyerukan kepada investor dan konsumen untuk segera mengevaluasi kembali dukungan mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam laporan PBB.
“Bila mereka masih memberikan dukungan pada genosida secara langsung atau tidak, segera hentikan,” tegas Furqan.
Ia juga meminta akademisi dan pengamat politik untuk aktif mengawasi “konomi genosida ini dan menyuarakan kritik secara terbuka kepada publik.
Sebagai langkah konkret, FPN mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menindaklanjuti laporan ini dengan kebijakan yang jelas dan tegas guna menghentikan genosida di Gaza.
Laporan PBB, yang dirilis awal Juli 2025, menjadi pengingat kuat bahwa kekerasan kolonial modern seringkali disokong oleh infrastruktur ekonomi yang kompleks, menuntut tanggung jawab bersama dari masyarakat, negara, serta sektor pendidikan. **
