Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Nah Siap-siap, Pj Gubernur DKI Bakal Terapkan Kerja Dirumah Mulai September ini

Nah Siap-siap, Pj Gubernur DKI Bakal Terapkan Kerja Dirumah Mulai September ini

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
  • visibility 110
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, InfomsiNews–Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana bakal menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota pada September bulan depan.

Menurutnya kebijakan yang segera diambil tersebut menyambut arahan Presiden Joko Widodo terkait polisi udara di sekitar Jadetabek.

“Kayak work from home. Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin,” kata Heru pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 14/8/2023.

Heru menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah ini bersifat wajib bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Namun, ia meminta agar pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat secara langsung tetap bekerja dari kantor.

“Kalau tidak pelayanan perencanaan lain-lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur. Jadi mudah-mudahan Kementerian/Lembaga lain juga bisa melakukan hal itu,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Heru, kebijakan tersebut bersifat himbauan bagi sektor swasta. Meski begitu, ia berharap sektor swasta turut menerapkan kebijakan bekerja dari rumah.

“Mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kaya Covid aja,” ucap Heru.

Heru mengaku telah berkomunikasi dengan para pengusaha terkait kebijakan bekerja dari rumah. Menurutnya, beberapa perusahaan telah menerapkan kebijakan itu.

“Kami sudah (komunikasi), waktu di Borobudur sudah. Silahkan saja mereka menerapkan 50 persen – 50 persen,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut kualitas udara di Jabodetabek sepekan terakhir buruk. Dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi tanggap.

Salah satu kebijakan yang Jokowi dorong adalah pembatasan jumlah pegawai ke Jabodetabek. Dia mempertimbangkan opsi penerapan WFH.

“Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home,” ungkap Jokowi di rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8). (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    Mendagri Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk secara aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara Pemda dan Kadin merupakan kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang bagi daerah […]

  • Kesimpulan Pansus Haji, Marwan Jafar : Pemilihan Bahasanya Seperti Orde Baru

    Kesimpulan Pansus Haji, Marwan Jafar : Pemilihan Bahasanya Seperti Orde Baru

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Panitia Khusus Hak Angket atau Pansus Haji, Marwan Jafar, mengatakan terdapat penghalusan bahasa dalam kesimpulan dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024. Menurutnya, penghalusan bahasa tersebut bisa mengaburkan substansi temuan Pansus. Ia menilai eufemisme dalam kesimpulan Pansus mencerminkan bahasa era Orde Baru. Dia mengatakan kata melanggar yang sebelumnya disepakati dalam rapat pada Senin malam, 23 […]

  • Viral Foto 6 Santri di Magetan bawa Senjata, Kapolres Minta Klarifikasi

    Viral Foto 6 Santri di Magetan bawa Senjata, Kapolres Minta Klarifikasi

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Jakarta_Sebuah foto sejumlah santriwati berkerudung yang mengangkat senjata laras panjang berjenis airsoft gun viral di media sosial. Dalam begron foto tampak area persawahan dan sedikit tampak bangunan masjid. Dalam keterangan di sejumlah media sosial, lokasi foto tersebut disebut berada di Pondok Pesantren (Ponpes) Baitul Qur’an Al Jahra Magetan. Banyak warganet yang lantas merasa khawatir dan […]

  • Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Tolak Tolak Bansos Judi Online

    Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Tolak Tolak Bansos Judi Online

    • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua MPR-RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid,M.A, sangat menyayangkan wacana yang disampaikan oleh Menko PMK, sekalipun sudah diklarifikasi, tetap saja itu terkesan berempati kepada judi on line yang bisa berdampak kepada hadirnya kemiskinan. Apalagi untuk program Bansos dari pemerintah itu ada kriterianya, dan tidak ada unsur korban judi online dalam kriteria penerima […]

  • BUMN Tunjuk Nuraini Dessy Direktur UAP, Ini Nama Direksinya:

    BUMN Tunjuk Nuraini Dessy Direktur UAP, Ini Nama Direksinya:

    • calendar_month Sabtu, 23 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta – Keputusan Kementerian BUMN untuk merombak direksi perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) akan ditetatapkan. Melalui surat keputusan tersebut, Menteri BUMN mengangkat Nuraini Dessy W. sebagai Direktur Usaha Angkutan Penumpang (UAP) PT.PELNI Persero. Baca Juga : Cek Beras Pakai RTR, 21,3 juta Keluarga Dapat Bantuan Makan Keputusan tersebut tertuang dalam salinan Menteri […]

  • Komisi IX Tegaskan, Masyarakat Miskin Harus Dapat Layanan Kesehatan yang Cepat dan Layak

    Komisi IX Tegaskan, Masyarakat Miskin Harus Dapat Layanan Kesehatan yang Cepat dan Layak

    • calendar_month Selasa, 26 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Masyarakat miskin harus mendapatkan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI. Menurutnya, penyakit menular demam berdarah di DKI Jakarta meningkat, namun layanan kesehatan terbatas, sehingga tak jarang masyarakat tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. “Banyak masyarakat yang kena demam berdarah, lalu dia muter-muter nyari […]

expand_less