Pemerintah Diingatkan Berhati-hati dalam Mengendalikan Harga Beras
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
- visibility 7
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,msinews.com – Pemerintah diingatkan berhati-hati dalam mengendalikan harga beras. Sebab, kenaikan pangan pokok seperti beras berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas Pemerintahan Prabowo.
“Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika harga naik dampaknya bisa menjalar kepada krisis ekonomi, politik hingga krisis kepercayaan, Pemerintah harus waspada,” kata Anggota Komisi IV DPR menanggapi kenaikan harga beras medium jadi Rp 13.000/kg, Rabu (27/8/2025).
Politikus Senior Golkar ini menuturkan, kenaikan harga pangan pokok dapat melahirkan tiga krisis sekaligus.
Pertama, krisis ekonomi memicu inflasi, melemahkan daya beli dan memperburuk ekonomi. Kedua, krisis politik akibat kenaikan harga pokok pangan dapat menimbulkan protes, demonstrasi dan potensi ketidakpuasan publik terhadap Pemerintah.
Ketiga, krisis kepercayaan pada kasus kenaikan harga pangan bisa menggerus kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan lembaga ekonomi.
Lebih lanjut Firman yang juga Anggota Baleg DPR ini mencontohkan negara seperti Haiti, Venezuela, Somalia, Suriah, Tunisia hingga Mesir bisa bergejolak akibat krisis ekonomi-politik yang berujung kepada perubahan rezim.
“Sejarah dunia menunjukkan, krisis pangan bisa memicu domino runtuhnya Pemerintahan. Karena itu harga pangan harus dijaga,” tuturnya.
Lebih lanjut Firman menilai guna meredam resiko harga pangan naik, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera mengambil langkah strategis yaitu menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat miskin agar tetap membeli kebutuhan pokok.
Memperketak pangawasan harga di pasar guna mencegah praktik monopoli dan permainan harga dan meningkatkan produksi beras dalam negeri agar tidak bergantung pada impor.
Kenaikan harga beras, jelas Firman, tidak hanya menekan daya beli masyarakat tetapi bisa memicu gelombang protes publik. Pengalaman Indonesia pada krisis 1997-1998 menjadi contoh nyata bagaimana kenaikan harga pangan berujung pada krisis ekonomi dan politik yang mengguncang Pemerintahan saat itu.
“Ini bukan sekedar persoalan harga di pasar, tapi menyangkut stabilitas nasional. Jangan sampai Pemerintah mengulang masa lalu,” ujarnya.
Firman yang juga Anggota BAM DPR ini menegaskan, kebijakan yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah akan menjaga stabilitas di periode Pemerintah baru ini.
“Kalau harga beras bisa dijaga, maka rakyat akan tenang. Tapi kalau harga pangan melonjak, resikonya sangat besar bagi Pemerintahan Prabowo,” tandasnya. (***)
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar