Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Wamendagri Bima Arya: Partisipasi Perempuan pada Pilkada 2024 Alami Kenaikan

Wamendagri Bima Arya: Partisipasi Perempuan pada Pilkada 2024 Alami Kenaikan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
  • visibility 6
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, partisipasi perempuan pada Pilkada Serentak 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan itu diketahui ketika membandingkan partisipasi perempuan sejak Pilkada 2015.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta menjadi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah (Cakada/Cawakada). Persentase itu lebih tinggi dibanding pada Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Misalnya pada 2015, partisipasi perempuan hanya mencapai 7,47 persen atau 124 perempuan yang menjadi Cakada/Cawakada. Begitu pula pada Pilkada 2020 yang hanya sebesar 11 persen atau 161 perempuan yang menjadi peserta.

“Kita bicara calonnya, belum terpilih. Ini bicara calon. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya kan calonnya lebih sedikit, mungkin karena [2024] pilkadanya juga serentak,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Tahun Politik di Universitas Atma Jaya Jakarta, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, Bima menerangkan, dari angka 19,92 persen tersebut, sebanyak 109 perempuan berhasil memenangkan pertarungan Pilkada. Jumlah tersebut terdiri dari 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati. Dirinya juga menyebutkan sejumlah nama baru dari kalangan perempuan yang berhasil menjadi pemimpin di daerah.

Selain menyoroti keberhasilan perempuan di Pilkada, Bima menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi perempuan di kancah politik. Misalnya masih terbatasnya ruang di internal partai politik bagi kader perempuan untuk berlaga. Dia menekankan, kaderisasi di internal partai politik berperan penting dalam menentukan eksistensi kader perempuan. Tantangan lainnya, yaitu jaringan perempuan yang dibangun pascareformasi belum cukup kuat untuk menyukseskan kandidat perempuan.

Di lain sisi, Bima menekankan pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan secara substantif, sehingga isu yang dibahas tak hanya menyoal jumlah. Dengan demikian, isu yang penting diperhatikan yaitu narasi yang dibangun oleh para kader perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi. Dirinya mencontohkan anggota legislatif dari kalangan perempuan yang mampu concern terhadap berbagai isu.

“Kalau kita lihat cukup banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu yang bukan [hanya] isu perempuan,” jelasnya.

Bima menambahkan, forum diskusi tersebut menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, tidak hanya dalam konteks edukasi tapi juga regulasi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka ruang adanya gagasan-gagasan yang bernas mengenai peningkatan kualitas keterwakilan perempuan. “Karena kita percaya semakin inklusif proses ini, maka semakin baik kualitasnya,” pungkasnya. [Puspen Kemendagri ] . 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahfud MD Sebut Penundaan Penyelidikan Kasus Pejabat, Kenapa?

    Mahfud MD Sebut Penundaan Penyelidikan Kasus Pejabat, Kenapa?

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan kejaksaan, kepolisian telah memutuskan untuk menunda pengusutan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Keputusan ini mencakup berbagai tingkatan pejabat, mulai dari menteri, calon legislatif, hingga calon kepala daerah. Keputusan ini menjadi perhatian publik yang mendalam karena berkaitan dengan berbagai dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat negara yang memiliki […]

  • Mensos Gus Ipul Dorong 518 Lulusan Poltekkesos Bantu Atasi Masalah Sosial menuju Indonesia Emas 2045

    Mensos Gus Ipul Dorong 518 Lulusan Poltekkesos Bantu Atasi Masalah Sosial menuju Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Bandung,msines.com- Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong lulusan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekkesos) Bandung membantu mengentaskan masalah sosial demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pernyataan ini disampaikan Mensos saat memberikan sambutan di hadapan 518 wisudawan di Sasana Budaya Ganesha ITB, Rabu (25/9/2024). Secara khusus, Mensos meminta para wisudawan yang merupakan generasi penerus bangsa agar menjadi generasi yang cerdas […]

  • Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    Pagu Anggaran 2025 untuk Kementan Menjadi Rp29,37 Triliun

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kabar baik, bahwasannya, Komisi IV DPR RI menyetujui Perubahan Pagu Anggaran 2025 Kementan  sebesar Rp29.373.984.361.000  triliun. Hal ini sesuai dengan hasil pembahasan RUU APBN 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI karena Kementan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp21.468.005.340.000. “Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2025 oleh […]

  • Plus Minus di balik Moratorium Daerah Otonomi Baru

    Plus Minus di balik Moratorium Daerah Otonomi Baru

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Lubuklinggau msinews.com – Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) beberapa tahun terakhir makin marak dan menjadi sorotan banyak pihak. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Sumatera Selatan HM Asnadi CA menyampaikan pemandangan kritis dia tentang gagasan DOB. Asnadi menilai hal tersebut sangat positif dipandang dari sisi tatakelola prmerintahan. Paling tidak, dengan pemekaran […]

  • Orasi, Mantan Menkeu Rizal Ramli Sebut Jokowi Ajak Kita Miskin Berjamaah

    Orasi, Mantan Menkeu Rizal Ramli Sebut Jokowi Ajak Kita Miskin Berjamaah

    • calendar_month Jumat, 11 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.News–Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Rizal Ramli ikut melakukan orasi dalam demo buruh yang menolak undang-undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (10/8/2023). Dalam orasinya ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berbohong dan memiskinkan rakyat. Sedangkan Jokowi bersama pejabat pemerintahan justru semakin kaya. “Jokowi ajak kita miskin berjamaah, dia sendiri bersama pejabatnya enggak miskin, malah nambah kaya,” […]

  • DPR : Masalah di Palestina Sudah di Tahap Krusial

    DPR : Masalah di Palestina Sudah di Tahap Krusial

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kelompok ekstrimis sayap kanan di pemerintahan Israel yang saat ini berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tidak menginginkan adanya negara Palestina. Hal itu karena Israel terus berusaha untuk melenyapkan seluruh penduduk Gaza. Pernyataan ini disamapikan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta dalam diskusi bertema “Aksi Demo Bela Palestina […]

expand_less