Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Presiden Kembali Dipilih oleh MPR, Lewat Amandemen UUD 1945,Begini Kata Amien Rais

Presiden Kembali Dipilih oleh MPR, Lewat Amandemen UUD 1945,Begini Kata Amien Rais

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 5 Jun 2024
  • visibility 18
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Pemilihan Presiden dipilih oleh MPR lewat amandemen UUD 1945 direspon oleh mantan Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais. Ia tidak keberatan jika presiden dipilih kembali oleh MPR lewat amendemen UUD 1945. Hal itu disampaikan usai acara Silaturahmi Kebangsaan di Gedung Nusantara III Kompleks Parelemen ,Senayan Jakarta, Rabu (5/6/2024).

“Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan,” kata Amien dalam konferensi pers usai bertemu dengan  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, didampingi Ahmad Basarah,dan Fadel Muhamad.

Lanjutnya, dulu saat ia jadi Ketua MPR mengubah aturan pemilu presiden yang mulanya dipegang MPR jadi secara langsung. Pada saat itu, Amien berpikiran konsep pemilu langsung itu akan jauh dari praktek politik uang. Namun, ternyata itu meleset.

“Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin,” kata mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Karena itu, Amin Rais berharap lewat amendemen MPR akan kembali jadi lembaga tertinggi negara seperti sebelum era reformasi. Cara itu, menurutnya dapat memperkuat posisi MPR sebagai lembaga.

“Jadi waktu saya jadi Ketua MPR itu, presiden-presiden itu kemudian kalau bangun pagi, ‘wah di atas saya masih ada Ketua MPR’, kalau sekarang kan enggak digubris, Selain itu, masalah Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan presiden adalah orang Indonesia asli untuk kembali dicantumkan.

“Supaya nanti tidak terjadi ada manusia di warga negara, dia punya paspor RI tapi juga punya paspor asing, kemudian nyelonong dengan kekuatan uang besarnya itu, bisa jadi presiden,” kata dia. ** Dom.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPP Partai Demokrat Diharapkan Buka Pendaftaran Ulang Calon Kepala Daerah

    DPP Partai Demokrat Diharapkan Buka Pendaftaran Ulang Calon Kepala Daerah

    • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, msinews.com – Pasca hengkangnya Agustinus Lekwardai Kilikili dari keanggotaannya di Partai Demokrat (PD) Maluku Barat Daya, pimpinan partai di daerah itu berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bisa membuka ulang pendaftaran calon kepala daerah, mengingat langkah Ari telah menciderai seluruh proses dan tahapan yang sudah berjalan di partai tersebut. Sekretaris DPC Partai Demokrat, Galvani Alerbitu […]

  • Tuai Isu Pembubaran KPK, Sekjen PDIP Klarifikasi Maksud Megawati

    Tuai Isu Pembubaran KPK, Sekjen PDIP Klarifikasi Maksud Megawati

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Peyampaian Megawati Soekarnoputri terkait pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai beragam respons dari sejumlah pihak. Menanggapi hal tersebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meluruskan maksud ketua umum PDIP yang kadung diberitakan sempat meminta kepada Presiden Jokowi  membubarkan KPK. “Itu diplintir. Maksud Bu Mega, beliau yang mendirikan KPK, (tapi korupsi) masih jadi persoalan pokok,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan […]

  • Tok, Komisi VII Setujui Pagu Anggaran BAPETEN dan BIG TA 2025, Berapa Nominalnya?

    Tok, Komisi VII Setujui Pagu Anggaran BAPETEN dan BIG TA 2025, Berapa Nominalnya?

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Berdasarkan hasil penyesuaian Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, maka Komisi VII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BAPETEN Tahun 2025 sebesar Rp156,72 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dony Maryadi Oekon. “Adapun rinciannya adalah sebagai berikut program dukungan manajemen pagu anggarannya Rp116,8 miliar, mendapat penambahan sebesar Rp5,25 miliar. Totalnya sebesar Rp122,05 […]

  • Lanjut Pengeledahan KPK di Kemenker, Rumah Mewah di Perum Taman Kota, Bekasi

    Lanjut Pengeledahan KPK di Kemenker, Rumah Mewah di Perum Taman Kota, Bekasi

    • calendar_month Jumat, 18 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah salah satu rumah yang nampak masih baru dan mentereng lokasi di Perum Taman Kota, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jumat (18/8/2023). Dilansir dari Kompas.com. Penggeledahan tersebut lanjutan penguapan dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di ruang lingkup Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Diketahui rumah yang digeledah KPK […]

  • Korban NAPZA: Kemensos Komitmen Mengubah Perilaku Supaya Tidak Lagi Kembali

    Korban NAPZA: Kemensos Komitmen Mengubah Perilaku Supaya Tidak Lagi Kembali

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Eks korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif (NAPZA) merupakan salah satu kelompok rentan yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Kemensos melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sentra Wyata Guna Iis Lisnawati mengatakan seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA kerap menerima stigma negatif masyarakat meskipun sudah […]

  • Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali Jadi Sorotan DPR

    Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali Jadi Sorotan DPR

    • calendar_month Rabu, 8 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com – Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko menyoroti tentang kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Bali. Ia mengingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah terkait agar dapat mengawasi tata ruang di Bali. “Saya ingin mendengar apakah ada masalah pertanahan di Bali yang dikuasai orang asing, seperti apa situasinya? Dan bagaimana […]

expand_less