Msinews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperketat pengawasan internal dengan memeriksa rekening tabungan seluruh pejabat eselon I hingga III di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Langkah Menkeu Purbaya ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan sekaligus bahan pertimbangan dalam rotasi dan promosi jabatan.
Purbaya menegaskan pemeriksaan dilakukan menyeluruh, terutama terhadap pejabat yang berpotensi menduduki jabatan lebih tinggi.
“Saya punya akses untuk pejabat saya, semuanya, tetapi yang saya periksa sampai eselon III, karena yang mau naik kan yang di situ. Nanti kalau yang di bawahnya mau naik, kita lihat lagi. Eselon I juga saya lihat,” kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, dikutip Sabtu (24/1/2026).
Ia menjelaskan, pemeriksaan rekening tabungan dilakukan di luar mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pegawai secara mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Di luar LHKPN. LHKPN juga kita lihat masuk akal atau enggak, terus dibandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun gimana,” imbuhnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Purbaya menyebut belum ditemukan lonjakan saldo yang mencolok pada rekening pejabat, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ia menilai hal tersebut menunjukkan kemampuan pejabat dalam mengelola keuangan secara rapi.
“Angka saldo tabungannya normal-normal saja termasuk yang diproses (KPK). Jadi sepertinya orang pajak, bea cukai dan orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan,” ucap Purbaya.
Purbaya menambahkan pengawasan tidak berhenti pada satu sumber data. Menurutnya, berbagai instrumen pengawasan tetap bisa digunakan untuk menelusuri potensi penyimpangan.
“Tapi Anda jangan anggap enteng, saya masih bisa lihat dari tempat yang lain atau orang lain bisa lihat. Jadi, yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah. Masalah kesejahteraan nanti kami pikirkan supaya Anda bisa duduk tenang itu cukup tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Purbaya menekankan bahwa secerdik apa pun seseorang menyembunyikan penyimpangan, pada akhirnya akan tetap terdeteksi.
Ia menyinggung penerapan tiga lini pertahanan dalam tata kelola dan manajemen risiko di Kemenkeu sebagai instrumen pengawasan berlapis.
“Harapan masyarakat ada di pundak Anda dan saya pastikan pengawasan juga berjalan. Jadi pilihannya jelas, jaga amanah atau minggir,” imbuh Purbaya.
Selain itu, ia mengingatkan para pejabat agar tidak abai terhadap pengawasan bawahan. Menurutnya, ketidaktahuan atasan atas pelanggaran anak buah tidak bisa dijadikan alasan untuk lepas dari tanggung jawab.
“Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin. Bawahannya main-main, atasannya nggak tahu. Jadi saya ingin kita ambil langkah strategis sampai ke level-level Kakanwil kita mutasikan,” tegas Purbaya.
Ia menegaskan satu tindakan penyimpangan dapat merusak kepercayaan publik yang dibangun oleh ribuan pegawai lainnya. Karena itu, Kemenkeu tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran.
“Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penghentian sesuai tingkat pelanggarannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi ini karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” pungkasnya.*