Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol Pekanbaru-Padang

Pemerintah Diminta Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol Pekanbaru-Padang

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
  • visibility 60
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pekanbaru,msinews.com-Pemerintah diminta untuk segera selesaikan pembayaran tanah masyarakat untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Padang. Hal ini guna memberikan kejelasan terhadap status pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai PSN. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman.

“Misalnya mempercepat penyelesaian pembayaran tanah masyarakat. Jadi biar sejalan, Kementerian ATR BPN menyelesaikan tugasnya, dan langsung seharusnya yang bertanggung jawab terhadap pembayaran tanah ini juga segera untuk melakukan. Jadi sehingga keresahan yang ada di masyarakat bisa diatasi segera. Jadi ada kejelasan yang diharapkan oleh masyarakat untuk proses pembebasan lahan mereka,” kata Arsyad kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Kanwil BPN Riau, di Pekanbaru, Riau, Selas pekan ini.

Lanjutnya, bahwa upaya penyelesaian masalah pembebasan lahan ini harus juga didukung oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Menurutnya, Kementerian ATR BPN sendiri sudah cukup fokus dalam proses pembebasan lahan untuk jalan Tol yang akan menghubungkan Riau hingga hingga ruas tol Pangkalan-Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar) ini.

“Jadi sebetulnya dari yang kita pantau, dari Kementerian ATR BPN yang ada di daerah, yaitu seperti Kepala Kantor dan Kanwilnya, ini sangat serius untuk menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek strategi nasional, khususnya misalnya seperti pembebasan untuk jalan tol. Nah dan sekarang tentu ini harus diimbangi dengan kesiapan stakeholder lainnya untuk mendukung ini,” tegas legislator Dapil Riau I ini.

Sebelumnya pada Februari lalu, Pemerintah Provinsi Riau, telah melakukan rapat bersama pihak pengelola jalan Tol Pekanbaru-Padang. Di mana Riau dilibatkan dalam pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam rapat juga dibahas penyelesaian pembangunan jalan tol Bangkinang-XIII Koto Kampar, Riau. Ruas tol ini akan tersambung hingga ruas tol Pangkalan-Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar).

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, M Arief Setiawan mengatakan, lahan yang berada di wilayah Riau berada di Kabupaten Kampar. Panjangnya ruas jalan di sana mencapai 10 kilometer.

“Untuk kelanjutan pembangunan tol Pekanbaru-Padang, ada pengadaan lahan untuk tol Payakumbuh, namun masuk wilayah Riau. Ada sekitar 10 Kilometer yang masuk ke Riau, dan kita diminta sosialisasi lahan yang akan dibebaskan di Kampar,” ujar Kadis PUPR PKPP M Arif Setiawan.

Diketahui, hingga saat ini pembangunan jalan tol Pekanbaru-Padang baru mencapai Tanjung Alai, XIII Koto Kampar. Selanjutnya, pada bulan Agustus akan dilanjutkan pengerjaan pembangunan menuju Pangkalan-Payakumbuh, diperkirakan. Saat ini Pemprov Riau mulai mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pembebasan lahan. ** timred.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Wacana Dwi Kewargaannegara, Angin Segar Bagi Diaspora Bertalenta

    Soal Wacana Dwi Kewargaannegara, Angin Segar Bagi Diaspora Bertalenta

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai, wacana diaspora dwi kewarganegara,sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini,mewacanakan agar Pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta,merupakan “Angin Segar”. “Pernyataan Menko Marves memberikan angin segar terhadap aspirasi dwi kewarganegaraan,” kata Christina dalam keterangan kepada media, di Jakarta, […]

  • Catat, Mulai 2025, Merek Mobil dan Motor Ini “Dilarang Sedot” Pertalite dan Solar

    Catat, Mulai 2025, Merek Mobil dan Motor Ini “Dilarang Sedot” Pertalite dan Solar

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ada kebijakan baru dari pemerintah tentang pembatasan BBM bersubsidi resmi akan diberlakukan Januari 2025. Aturan tersebut juga mencakup jenis Pertalite dan Solar di SPBU di seluruh Indonesia. Untuk diketahui, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara. Adapun, revisi aturan tersebut mengacu pada perubahan Peraturan Presiden (Perpres) […]

  • Pelantikan DPR dan DPD RI, Guntur Sasono-Annisa Mahesa jadi pimpinan sementara DPR 2024-2029

    Pelantikan DPR dan DPD RI, Guntur Sasono-Annisa Mahesa jadi pimpinan sementara DPR 2024-2029

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode 2024-2029 resmi diambil sumpah pada Selasa 1 Oktober 2024.  Pada prosesi pelantikan di Gedung Nusdantara atau Gedung Bundar Senayan, sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengumumkan pimpinan sementara DPR RI periode 2024-2029 adalah Guntur Sasono dan Annisa Mahesa […]

  • Sidang Praperadilan ke-2 Karen

    Sidang Praperadilan ke-2 Karen, Tuntut HAM, Suami Cerita Histori

    • calendar_month Sabtu, 28 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Sidang praperadilan ke-2 Karen Agustiawan (Pemohon), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, berlangsung hikmat. Kuasa Hukumnya menyebut tuntutan HAM, sang suami membela ungkapkan cerita histori  istri saat menjabat. Sidang Praperadilan ke-2 Karen kuasa hukumnya Rebbeca Elizabeth, menuntut  Hak Asasi Manusia (HAM). terkait  kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT […]

  • Utang Capai Rp 8,262 Triliun, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek Mercusuar

    Utang Capai Rp 8,262 Triliun, Pemerintah Diminta Hentikan Proyek Mercusuar

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Beban utang akan terus bertambah jika kondisi nurunnya penerimaan negara karena anjloknya harga komoditas terus berlangsung. Saat ini utang pemerintah sudah sekitar Rp8.262 triliun. Peningkatan tersebut, menurutnya, bahkan mencapai lebih dari Rp5.000 triliun sejak 2014. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. “Jika proyek-proyek mercusuar terus jalan, dan penerimaan terus merosot […]

  • Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak, Pertahankan La Nyalla 

    Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak, Pertahankan La Nyalla 

    • calendar_month Minggu, 12 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kepemimpinan DPD RI butuh figur pendobrak. Hal ini mengingat agenda penguatan DPD RI punya tantangan yang signifikan. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Fahira Idris “Oleh karena itu, lembaga ini idealnya dipimpin oleh sosok pendobrak. Saya berharap, Pak La Nyalla Mahmud Mattalitti bersedia kembali memimpin DPD RI lima tahun ke […]

expand_less