Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » 41 Perusahaan di Jawa Barat Nunggak BPJS, Kemnaker Minta Penjelasan

41 Perusahaan di Jawa Barat Nunggak BPJS, Kemnaker Minta Penjelasan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
  • visibility 252
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

msinews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanggil 41 perusahaan di Jawa Barat yang belum memenuhi kewajiban dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap 95 perusahaan pada Maret 2025.

Dari hasil pengawasan, ditemukan sejumlah pelanggaran seperti tidak mendaftarkan pekerja, melaporkan upah lebih rendah dari yang sebenarnya, hingga menunggak iuran.

Tim pengawas Kemnaker kemudian meminta klarifikasi kepada 41 perusahaan tersebut pada 25–29 Agustus 2025.

Beberapa perusahaan yang dipanggil antara lain PT TMI2, ET, IEAB, BCP, TJC, JYI (PWBD), SCW, YT, AYJ, NCO, PPA, MK, MRS, MMI, GPGM, KM, DCM, DRB, BI, HPI, MCI, SMS, RSS, CPS, MIR, PS, TMM, BMM, HMI, PT, KYI, MKG, SPB, ITKM, YDK, AMA, EPPI, NAH, OKM, FBI, JIT, TGS, KHI, dan TCI.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Rinaldi Umar, menjelaskan bahwa sebelumnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah diberikan nota peringatan.

Namun, sebagian masih belum patuh sehingga kembali dipanggil untuk dimintai komitmennya.

“Meski ada beberapa perusahaan yang telah menindaklanjuti nota peringatan dengan membayar tunggakan sebesar Rp25 miliar, jumlah itu masih jauh dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Karena itu, kami mendorong agar perusahaan serius menjalankan kewajiban sesuai ketentuan,” tegas Rinaldi dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (14/9/2025).

Rinaldi menambahkan, Kemnaker akan terus mengintensifkan pengawasan di daerah. Menurutnya, langkah ini bukan semata untuk menindak, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran perusahaan bahwa kepatuhan terhadap jaminan sosial adalah bentuk tanggung jawab kepada pekerja.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, mengapresiasi langkah Kemnaker.

Menurutnya, penegakan kepatuhan tidak bisa dilakukan BPJS sendiri, melainkan harus berkolaborasi, salah satunya melalui Pengawasan Terpadu (Waspadu).

Hingga Agustus 2025, program Waspadu telah dilakukan bersama Kemnaker terhadap 166 perusahaan di delapan provinsi, termasuk Jawa Barat.

“Tujuannya sederhana, yakni memastikan hak pekerja benar-benar terlindungi,” ujarnya.

Pramudya juga menegaskan, pengawasan tidak hanya berlaku bagi pekerja lokal, tetapi juga Tenaga Kerja Asing (TKA). “Setiap pekerja berhak atas perlindungan sosial, tanpa terkecuali,” tutupnya. *

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahfud MD, Menteri Ikut Pilpres Harus Mundur, Ini Tanggapannya:

    Mahfud MD, Menteri Ikut Pilpres Harus Mundur, Ini Tanggapannya:

    • calendar_month Kamis, 4 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memberikan tanggapan terhadap permintaan agar anggota kabinet yang ikut pemilu mundur. Menurut Mahfud MD, saran tersebut boleh, tetapi ia akan tunduk pada aturan yang berlaku. Baca juga : Nusron Wahid Anggap Dukungan Satpol PP […]

  • Kapolrestabes Harryo: Malam Tahun Baru, Dilarang Bakar Petasan!

    Kapolrestabes Harryo: Malam Tahun Baru, Dilarang Bakar Petasan!

    • calendar_month Rabu, 27 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Malam pergantian tahun baru 2025, masyarakat Kota Palembang diminta tidak membunyikan petasan. Kepala Polisi Resort Kota Besar (Poltabes) Palembang AKBP Dr Harryo Sugihhartono SIK MH, mengatakan bahwa larangan itu diberlakukan untuk menciptakan ketenteraman di masyarakat. “Kebijakan ini kita berlakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Dr Harryo Sugihhartono, Rabu (27/11/2024). Suara petasan, […]

  • Pembalap Sepeda dari 13 Negara Akan Ramaikan Ajang ”Tour de EnTeTe 2025”

    Pembalap Sepeda dari 13 Negara Akan Ramaikan Ajang ”Tour de EnTeTe 2025”

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    KUPANG,MSINEWS.COM- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) siap mencatat sejarah baru dengan menggelar Tour de EnTeTe 2025. Ajang olahraga balap sepeda ini diikuti oleh 16 peserta dari 13 negara,yang akan berlangsung 10-21 September 2025. Balap sepeda internasional yang akan berlangsung di Kupang dan finish di Labuan Bajo,Manggarai Barat. Event sport tourism terbesar di Indonesia ini menempuh […]

  • Serbu Rombonan TNI, KPK Berujung Minta Maaf Soal Kasus Suap Basarnas

    Serbu Rombonan TNI, KPK Berujung Minta Maaf Soal Kasus Suap Basarnas

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Jakarta_Beberapa rombongan petinggi TNI menyambangi Gedung KPK, Jumat (28/7) sore, untuk mengkoordinasikan terkait kasus dugaan tindak pidana di lingkungan Basarnas. KPK menyatakan khilaf dan meminta maaf kepada rombongan petinggi TNI. Pasalnya ada kekeliruan dalam koordinasi penetapan tersangka Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi di kasus suap Basarnas. “Di sini ada kekeliruan, kekhilafan dari […]

  • Pakar Hukum Bantah Dugaan Keterlibatan PT Nusa Halmahera Mineral dalam Kasus Korupsi

    Pakar Hukum Bantah Dugaan Keterlibatan PT Nusa Halmahera Mineral dalam Kasus Korupsi

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 405
    • 0Komentar

    Msinews.com – Pakar hukum dari Universitas Khairun dan Universitas Halmahera, Hendra Karianga membantah tudingan Indonesia Audit Watch atau IAW terkait dugaan keterlibatan PT Nusa Halmahera Mineral dalam perkara korupsi mantan Gubernur Maluku Utara. Ia menilai pernyataan tersebut tidak didukung bukti hukum dan berpotensi menyesatkan publik. Hendra menjelaskan perkara korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara […]

  • RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

    RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan, Tegaskan Status Lex Specialis

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 447
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan F. Alimudin Kolatlena,mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI menyuarakan optimisme terhadap proses pengesahan regulasi yang berpihak pada masyarakat di wilayah kepulauan. Adapun, pembahasan rancangan regulasi ini dinilai berjalan progresif berkat adanya sinergi yang kuat antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat. Hal tersebut […]

expand_less