Denpasar,msinews.com– Penyusunan RUU terkait perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dibutuhkan paradigma baru. Adapun, perubahan tersebut terkait bagaimana dari yang sifatnya wisata berorientasi pada jumlah (mass tourism) menjadi wisata yang berorientasi pada kualitas (quality tourism), sebagaimana menjadi titik berat dalam perubahan UU tersebut. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira (AHP).
Menurut Andreas, penting untuk mengetahui perkembangan pariwisata yang ada di Bali. Sebab, menurutnya, Bali sejauh ini memberikan kecenderungan ruang yang sangat terbuka kepada pihak-pihak luar untuk datang dengan menggunakan prinsip mass tourism. Dampaknya, pihak-pihak luar yang datang, tinggal bahkan bekerja untuk mencari nafkah.
“Ini yang menjadi suatu problematika yang saat ini sedang dihadapi. Persoalan seperti ini perlu dihindari. Jangan sampai menjadi tren yang berkembang di Indonesia. Karena itu ini menjadi salah satu perhatian yang ada saat ini di dalam UU Kepariwisataan yang sedang dilakukan revisi. Bali akan menjadi salah satu barometer untuk melihat bagaimana pergeseran paradigma RUU yang sedang disusun Komisi X DPR RI,” kata pria yang akrab disapa AHP kepada wartawan di Denpasar, Bali, Jumat pekan lalu.
“Selama ini kita banyak mendengar di berbagai daerah, salah satunya Bali, (yang wisatawannya) tidak hanya datang untuk berwisata namun mereka menetap di sini dan juga mencari nafkah di kepariwisataan kita”.
Pria kelahir Maumere,Flores,NTT ini menjelaskan bahwa, perubahan paradigma jauh lebih penting jika dilihat bagaimana wisatawan datang, lamanya mereka tinggal (lenght of stay), serta berapa banyak uang yang dikeluarkan. Hal itu lebih relevan daripada melihat banyak orang yang datang justru mereka datang bukan memberikan kontribusi pariwisata, tapi malah justru hidup dari kepariwisataan.
“Selama ini kita banyak mendengar di berbagai daerah, salah satunya Bali, (yang wisatawannya) tidak hanya datang untuk berwisata namun mereka menetap di sini dan juga mencari nafkah di kepariwisataan kita. Bahkan mereka menjadi benalu bagi kepariwisataan. Bukan menjadi turisme untuk hidup memberikan kontribusi terhadap kepariwisataan di Indonesia akan tetapi menjadi problematika yang dihadapi saat ini,” kata Anggota DPR RI asal daerah pemilihan NTT 1 yang meliputi 10 Kabupaten : Alor,Lembata,Flores Timur,Sikka,Ende,Ngada, Nagekeo,Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur ini. ** Timred/ DM.
