MSINews.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, angkat bicara mengenai peningkatan pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK, Sri Mulyani menyebutkan bahwa bansos merupakan instrumen yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendapat persetujuan dari seluruh partai politik di DPR.
Menurut Sri Mulyani, APBN merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh partai politik di Senayan. Sebagai contoh, pada APBN 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp 476 triliun. Program bansos tersebut melibatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 9,9 juta penerima, serta kartu sembako untuk 18,7 juta penerima.
Pada tahun 2023, pemerintah juga memperkenalkan bansos baru, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) El Nino, sebagai respons terhadap dampak musim kering berkepanjangan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena musim tanam bergeser akibat musim kering yang memuncak.
Adapun bansos lainnya meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan pangan. Total anggaran bansos pada tahun 2023 mencapai Rp 476 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pola yang sama diterapkan pada pemberian bansos tahun 2024. Anggaran untuk tahun ini telah diatur dalam APBN 2024 dengan nilai Rp 496 triliun, mengalami peningkatan sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh alokasi ini telah disetujui dalam Undang-Undang APBN oleh DPR.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan program bansos baru, BLT Mitigasi Risiko Pangan, menjelang Pemilihan Presiden 2024. Program ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 11,2 triliun, memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu kepada 18,8 juta penerima. Bantuan ini dijadwalkan akan disalurkan pada bulan Februari, bersamaan dengan pencoblosan Pemilu. (Rix)
