Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » KPK Periksa Lima Kades Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK Periksa Lima Kades Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas Jatim

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
  • visibility 245
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Tahun anggaran 2021–2022, KPK memeriksa lima kepala desa atau dusun di Blitar Jatim.

“Pemeriksaan bertempat di Polresta Blitar atas nama KMD (Kepala Dusun Jeding), KTN (Kepala Desa Penataran), SPM (Kades Candirejo), YNT (Kadus Kalicilik Candirejo), dan SDK (Kades Bangsri),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, pada Selasa 15 Juli 2025.

Pemeriksaan KPK ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan yang telah menetapkan 21 tersangka pada 12 Juli 2024, yang terdiri dari penerima dan pemberi suap.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, dan empat pihak swasta juga telah dipanggil sebagai saksi.

KPK menduga pengucuran dana hibah terkait kasus ini tersebar di sekitar delapan kabupaten di Jawa Timur.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Proses penegakan hukum tahun-tahun politik dalam kasus terkait calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) , calon legislatif (caleg) hingga kepala daerah dua lembaga KPK dan Kejagung nampak berbeda. Pasalnya KPK tetap melanjutkan bila ada temuan, sementara Kejagung akan menunda sementara. KPK menyatakan sikap dalam penanganan kasus korupsi di tahun politik. Lembaga antirasuah itu […]

  • Kasatgas PRR: Sumur Bor dan Sanitasi Penyintas Bencana Masih Perlu Diperbanyak

    Kasatgas PRR: Sumur Bor dan Sanitasi Penyintas Bencana Masih Perlu Diperbanyak

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 342
    • 0Komentar

      Msinews.com – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus menambah fasilitas sumur bor dan fasilitas sanitasi mandi, cuci kakus (MCK) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, dari 72 MCK yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 54 diantaranya telah selesai […]

  • Diduga PDIP Jegal Prabowo Proyek Food Estate, Berikut Tanggapan Pihak Terkai Hingga Jokowi

    Diduga PDIP Jegal Prabowo Proyek Food Estate, Berikut Tanggapan Pihak Terkai Hingga Jokowi

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Proyek Food Estate yang digarap pemerintah tengah menjadi sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan. Dilansir dari halaman CNBC Indonesia.com, bahwa lernyataan itu disampaikan Hasto menggapai soal dugaan aliran dana hasil […]

  • Komisi VI : Harus ada Solusi Atasi Pertambangan Timah Ilegal

    Komisi VI : Harus ada Solusi Atasi Pertambangan Timah Ilegal

    • calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Bangka,msinews.com-Komisi VI DPR RI melalului Panitia Kerja (Panja) mengingatkan masalah dilemah pertambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP ,Aria Bima mengatakan, pihaknya sedang bekerja harus segera menemukan solusi mengatasi dilema pertambangan timah ilegal. Adapun,salah satunya salah satunya yang terjadi di Bangka Belitung. Solusi ini tentu untuk […]

  • Ada 66.760 Kasus Gigitan dan 16 Tewas, DPR Sebut Bali Darurat Rabies

    Ada 66.760 Kasus Gigitan dan 16 Tewas, DPR Sebut Bali Darurat Rabies

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 143
    • 0Komentar

    JAKARTA  MSINEWS.COM- Anggota Komisi IV DPR. Firman Soebagyo mengaku terkejut sekaligus prihatin setelah menerima laporan mengenai kondisi penyebaran rabies di Bali dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali serta Kepala Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar. Laporan tersebut diterima Firman saat melakukan kunjungan kerja reses di Denpasar, Bali, Jumat (19/9/2026). Ia menyebut situasi rabies […]

  • Tok, Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Tok, Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Presiden RI Prabowo Subianto resmi menanda tangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Adapun, PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore,(5/11/2024) dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM. […]

expand_less