Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Sekolah Rakyat Gaet Teknologi Canggih untuk Asah Potensi Anak Bangsa

Sekolah Rakyat Gaet Teknologi Canggih untuk Asah Potensi Anak Bangsa

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
  • visibility 96
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh, dan Pendiri ESQ Corp. Ary Ginanjar, mengunjungi simulasi perdana Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, pada Rabu 9 Juli 2025.

Kunjungan ke simulasi Sekolah Rakyat ini, menandai dimulainya uji coba operasional sekolah rintisan yang fokus pada pemerataan akses pendidikan bagi kaum dhuafa.

Mensos sapaan akrabnya Gus Ipul menjelaskan bahwa simulasi 24 jam ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan dan tes DNA, yang disediakan gratis oleh Ary Ginanjar.

“Tes DNA ini adalah semacam aplikasi berbasis AI yang sudah dilatih untuk mengetahui kemampuan siswa,” terang Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkap, alat ini akan mempercepat identifikasi minat dan bakat siswa, sehingga memudahkan guru dalam mengarahkan pembelajaran.

Hasil tes kesehatan akan ditindaklanjuti bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Siswa yang terdeteksi memiliki penyakit menular akan mendapatkan perawatan hingga sembuh, dan dapat kembali ke sekolah setelah pulih.

“Ini sesuai arahan Presiden,” tegas Gus Ipul, sembari memohon doa restu agar simulasi Sekolah Rakyat berjalan lancar.

Hasil evaluasi simulasi akan menjadi bahan persiapan untuk memulai proses belajar mengajar di 63 titik Sekolah Rakyat pada 14 Juli mendatang. Sebanyak 37 titik lainnya akan menyusul beroperasi akhir Juli setelah sarana dan prasarana siap.

Wakil KSP M. Qodari menyebut program Sekolah Rakyat sebagai “ajaib” karena berpotensi mengubah masa depan anak-anak dari desil 1 dan 2 ekonomi terbawah.

“80% orang tua mereka lulusan SD, maksimal SMP. Ini menjadi konsen Presiden Prabowo agar anak-anak tidak mengalami nasib yang sama,” ujarnya. Qodari mengapresiasi kerja keras Kementerian Sosial dalam menyiapkan 100 sekolah, dengan target menampung hingga 300.000 anak putus sekolah atau tidak mampu.

Ia menambahkan, Sekolah Rakyat rintisan ini menggunakan fasilitas yang ada, namun tahun depan akan dibangun sekolah permanen di berbagai daerah melalui sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

M. Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, menyoroti tiga kunci utama program ini: memuliakan kaum dhuafa, menjangkau yang tidak terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.

“Kita ingin memastikan layanan yang diberikan melebihi standar keaziman karena kita ingin memuliakan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya mengatasi biaya personal yang sering menjadi kendala bagi keluarga miskin, meskipun biaya sekolah digratiskan.

M. Nuh berharap Sekolah Rakyat memiliki payung hukum yang jelas dan berkesinambungan, dengan mengusulkan agar program ini masuk dalam undang-undang sistem pendidikan nasional.

Sementara itu, Pendiri ESQ Corp. Ary Ginanjar menjelaskan keunikan Sekolah Rakyat yang tidak menggunakan sistem tes masuk.

“Menurut Albert Einstein, semua orang itu jenius,” katanya.

Dengan menggunakan manajemen talenta berbasis tes DNA, sekolah ini mampu mengidentifikasi kejeniusan dan potensi masing-masing siswa sejak awal.

“Dengan cara ini, setiap anak kita tahu siapa calon Rudi Habibie dari awal. Meskipun dia dari kaum dhuafa, kita tahu potensi dia,” jelas Ary, menekankan bahwa metode ini akan memastikan pembinaan hingga penempatan kerja menjadi lebih presisi.

Hal ini juga akan membantu guru mengajar sesuai talenta murid, mengurangi potensi bullying, dan membuka masa depan pekerjaan yang lebih cerah bagi mereka, demi mewujudkan generasi emas 2045.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPD RI Sahkan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2024-2025

    DPD RI Sahkan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2024-2025

    • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sahkan Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) untuk Tahun Sidang 2024-2025. Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan sendiri dilakukan dengan mendasarkan pada keterwakilan sub wilayah keanggotaan DPD RI yang dilakukan dengan tertib, lancar, dan demokratis. “Berdasarkan keputusan rapat di masing-masing Alat Kelengkapan DPD RI telah terpilih Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun […]

  • Menyikapi Pertemuan Gerindra dengan Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998

    Menyikapi Pertemuan Gerindra dengan Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Keluarga korban 1997-1998 menggelar Konferensi Pers menyikapi pertemuan Partai Gerindra yang disebut Pertemuan dengan keluarga korban penghilangam paksa 1997-1998. Adapun konfernsi pers berkaitan dengan pemberitaan yang beredar mengenai pertemuan yang diadakan oleh Partai Gerindra pada 4 Agustus 2024. Pertemuan tersebut disebut sebagai pertemuan dengan keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998. Anak kandung dari Almarhum Yadin […]

  • Styrofoam Sebabkan Kanker, Ini Penggantinya yang Ramah Lingkungan

    Styrofoam Sebabkan Kanker, Ini Penggantinya yang Ramah Lingkungan

    • calendar_month Kamis, 7 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Jakarta, Persoalan sampah masih terus menjadi pekerjaan rumah akibat kenaikannya dari tahun ke tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendata pada tahun 2022 jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai 12,54 juta ton, naik dari tahun 2021 yang berjumlah 11,54 juta ton. Diantara sampah tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendapati bahwa kemasan makanan seperti […]

  • Dua Lembaga Ini Teken Nota Kesepahaman,Perkuat Ketahanan Nasional

    Dua Lembaga Ini Teken Nota Kesepahaman,Perkuat Ketahanan Nasional

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Dua lembaga negara yakni Tentara Nasional Indonesia -TNI dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Kegiatan ini  berlangsung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (11/7/2025). Adapun, penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., bersama […]

  • Ketua DPR RI, Minta Kemenlu Proaktif Pastikan Keselamatan WNI Usai Gempa Taiwan

    Ketua DPR RI, Minta Kemenlu Proaktif Pastikan Keselamatan WNI Usai Gempa Taiwan

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), meminta Kementerian Luar Negeri untuk proaktif mencari tahu terhadap kondisi Warga Negara Indonesia yang berada di Taiwan, baik itu keberadaannya, identifikasi namanya, hingga kondisi kesehatannya. Dengan begitu, WNI di Taiwan dapat segera mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. “Jika perlu dievakuasi […]

  • Said Abdullah Soroti RUU DKJ: Ancaman Terhadap Demokrasi

    Said Abdullah Soroti RUU DKJ: Ancaman Terhadap Demokrasi

    • calendar_month Kamis, 7 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengkritisi naskah RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), khususnya terkait penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan DPRD Jakarta. Said menganggap gagasan ini sebagai langkah mundur, merujuk pada masa ketika Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara dan telah menerapkan proses demokrasi yang baik. […]

expand_less