Jakarta,msinews.com – Pemerintah daerah (Pemda) didorong menjadi penjamin mutu utama Sekolah Rakyat demi memastikan program ini efektif mengakhiri kemiskinan antar generasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, (Kemensos) Robben Rico, menyampaikan pesan ini dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat berdialog di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, pada Jumat 27 Juni 2025.
“Para wakil kepala daerah akan memimpin pengawasan proses penjaminan mutu pendidikan di daerah masing-masing,” ujar Robben, di
Sekolah Rakyat, yang digagas Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, merupakan program lintas kementerian yang menuntut kolaborasi hingga tingkat daerah.
Selain pengawasan pimpinan daerah, Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu juga akan dibentuk untuk memastikan kualitas pendidikan sesuai harapan Presiden.
Dukungan Daerah Jadi Fondasi Penting
Robben menekankan dua kebutuhan utama dari pemerintah daerah: penyediaan lokasi rintisan dan lahan permanen minimal 5–10 hektare.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menyiapkan minimal dua lokasi awal.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyatakan dukungan penuh dan berharap program ini menjadi harapan besar dalam memutus rantai kemiskinan serta membuka lapangan pekerjaan.
“Saya memang awalnya ini menyiapkan dua, tapi saya berharap pemerintah pusat akan menyiapkan kita empat, minimal,” kata Andi.
Pemprov Sultra juga sedang menyiapkan roadmap pendidikan jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda mendukung agenda hilirisasi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Sekolah Rakyat di Kendari akan dimulai di Sentra Meohai dengan dua rombel SMP. Namun, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sedang disiapkan sebagai rintisan dengan empat rombel atau 100 siswa.
Robben menyebut progres renovasi sekolah sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai bulan Juli.*
