Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini dan Feature » Partisipasi Politik dalam Pilkada Sumsel 2024: Merefleksikan Analisis Huntington dan Newman

Partisipasi Politik dalam Pilkada Sumsel 2024: Merefleksikan Analisis Huntington dan Newman

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2024
  • visibility 238
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Syamsul Noor

PEMIKIR sosiologi politik Amerika Serikat Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson banyak dikutip dalam literatur politik. Buku mereka tentang politik paling best seller, berjudul “No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries”. Dalam buku tersebut penulis memaknai partisipasi politik sebagai aktivitas masyarakat sebagai pribadi-pribadi dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi politik, menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dapat dilakukan secara: (1) Individu atau Kolektif; (2) Terorganisir atau Spontanitas; (3) Statis atau Sporadis; (4) Secara damai atau Secara Kekerasan; (5) Legal atau Ilegal; dan (6) Efektif atau Inefektif.

Pemilih Konsumen

Banyak pendapat dan teori mengulas partisipasi dan perilaku masyarakat dalam politik. Sebut saja satu sampel paling terkemuka, misalnya teori Bruce I. Newman. Dia termasuk suhu dalam Pemasaran Politik atau Marketing Politics.

Newman mengimplementasikan pendekatan pemasaran untuk menjelaskan “how” pemilih berpartisipasi dalam politik, dengan fokus pada “how” kampanye politik dan kandidat mempengaruhi keputusan masyarakat/pemilih.

Sebagai profesor di bidang pemasaran politik di DePaul University, Chicago, USA, Newman mempublikasikan banyak karya tulis ilmiah tentang Pemasaran Politik. Dalam buku “The Marketing of the President”, dia menguraikan tentang kampanye politik di Amerika Serikat telah berkembang waktu ke waktu hingga semakin memfokus pada taktik pemasaran dipersonalisasi untuk menarik pemilih.

Newman mengulas kampanye politik menggunakan prinsip-prinsip pemasaran sebagaimana biasa dilakukan dalam dunia bisnis untuk mempengaruhi keputusan pembeli/masyarakat.

Newman menuliskan, “Partisipan dalam politik tak ubahnya dengan konsumen dalam konteks ekonomi. Mereka disodori pesan, citra, dan strategi dari kampanye sehingga mendorong preferensi dan perilaku mereka. Dengan demikian, perilaku partisipan tidak hanya diwarnai oleh ideologi politik atau orientasi partai, melainkan juga oleh teknik pemasaran dari para kontestan atau partai politik.”

Menurut Newman, partisipan politik berposisi sebagai konsumen politik, sementara kontestan, partai politik atau calon dalam pemilihan kepala daerah sebagai produk atau brand kompetitor untuk menarik perhatian dan dukungan massa.

Tak jarang dalam suatu kontestasi politik para penyelenggara selalu memasang target tinggi untuk partisipasi politik rakyat, baik dalam pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Sumatra Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November 2024, juga memproyeksikan target partisipasi masyarakat relatif tinggi, yaitu di atas 80 persen. Dalam memulai proses pemilihan kepala daerah Sumsel pada awal Mei lalu, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya memasang target partisipasi pemilih dapat melebihi partisipasi pemilih dalam Pileg dan Pilpres 2024, yakni mencapai 84,82 persen.

Apakah partisipasi politik pemilih pada setiap kontestasi politik memang harus tinggi? Parsipasi politik di negara, misalkan di Amerika Serikat pada Pilpres jauh di bawah partisipasi politik di Indonesia. Diskursus dalam tulisan ini tidak akan menyoroti persoalan tersebut.

Pendapat partisipasi politik merupakan unsur urgen dalam proses demokrasi, penulis sepakat dengan pendapat itu. Momentum Pilkada merupakan salah satu ekspresi utama dari partisipasi politik di negara demokratis. Rakyat berdaulat menggunakan hak suara melalui partisipasi politik dalam Pilkada.

Pakar politik Miriam Budiardjo dalam buku Partisipasi dan Partai Politik (1982) mengartikulasikan, partisipasi politik secara umum sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih kepala daerah, pimpinan negara, dan legislatif secara langsung atau tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Samuel P. Huntington

Dalam konteks pilkada, kampanye berperan sebagai saluran komunikasi untuk mempromosikan pasangan calon (Paslon) kepala daerah dan wakilnya atau platform politik. Paslon ajuan sudah seharusnya memperhatikan preferensi, kebutuhan, dan aspirasi pemilih. Mereka juga harus mensinkronisasikan pesan dan strategi kampanye agar relevan dengan audiens heterogen. Paslon dapat mensosialisasikan Visi, Misi, Orientasi/Program Unggulan mereka melalui media massa, debat politik, iklan televisi, media sosial, hingga interaksi langsung melalui kampanye tatap muka.

Newman juga menyoroti bahwa kampanye politik modern menggunakan data dan analisis pasar untuk memahami pemilih secara lebih mendalam. Mereka memetakan profil demografis, psikografis, dan perilaku pemilih untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok target tertentu, mirip dengan cara perusahaan memetakan pasar konsumen. Berdasarkan informasi ini, kandidat dapat memodifikasi pesan politik mereka agar sesuai dengan segmen-segmen pemilih berbeda, serta menyesuaikan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

Newman menggunakan apa yang ia sebut sebagai “Strategic Political Marketing” (SPM), suatu pendekatan yang mengakumulasikan prinsip-prinsip pemasaran, perilaku konsumen, dan komunikasi politik untuk memahami strategi kampanye politik mempengaruhi partisipan/pemilih. Model ini dapat menganalisis interaksi antara kampanye, pesan politik, kandidat, dan pemilih, dengan fokus pada keputusan pemilih dapat dipengaruhi oleh teknik pemasaran.

Di dalam kontestasi politik, kampanye politik berperan sebagai saluran komunikasi untuk mempromosikan kandidat atau platform politik. Kandidat harus memperhatikan preferensi, kebutuhan, dan aspirasi pemilih, lalu menyesuaikan pesan dan strategi kampanye mereka agar relevan dengan audiens berbeda. Ini termasuk Penggunaan media massa, debat politik, iklan televisi, media sosial, hingga interaksi langsung melalui kampanye tatap muka.

Dr.Bruce Newman

Newman mengingatkan bahwa kampanye politik modern menggunakan data dan analisis pasar untuk memahami pemilih secara lebih mendalam. Mereka memetakan profil demografis, psikografis, dan perilaku pemilih untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok target tertentu, mirip dengan cara perusahaan memetakan pasar konsumen. Berdasarkan informasi tersebut, kandidat dapat memodifikasi pesan politik mereka agar sesuai dengan segmen-segmen pemilih yang berbeda, serta menyesuaikan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.

Dalam pemasaran politik menurut Newman adalah faktor yang sangat penting yakni peran media dalam membentuk persepsi pemilih. Di era digital, media massa dan media sosial menjadi alat utama bagi kandidat untuk menyampaikan pesan politik mereka dan mempengaruhi pemilih. Media memainkan peran penting dalam membentuk citra kandidat, menyoroti isu-isu tertentu, serta memfasilitasi debat publik.

“Kampanye politik modern harus memperhatikan media tradisional (seperti televisi, radio, dan surat kabar) dan media digital (seperti media sosial, blog, dan situs web). Kedua saluran ini memiliki audiens yang berbeda, namun sama-sama penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi partisipasi politik”, tulis Newman.

Marketing politik membantu memperkuat partisipasi pemilih dengan cara mengkomunikasikan pesan politik agar lebih efektif. Pendekatan ini memiliki tantangan dalam konteks demokrasi. Tantangan utama adalah ada risiko manipulasi pemilih melalui pesan-pesan kampanye bersifat emosional dan populis. Jika tidak dikelola dengan baik, pemasaran politik bisa mengarah pada politik pencitraan, yang lebih mengutamakan penampilan daripada substansi kebijakan.

Inisiator Marketing Politics

Bruce I Newman dikenal sebagai pakar dalam pemasaran politik atau marketing politics. Newman lahir di New York, Amerika Serikat. Belajar di Northwestern University dan meraih gelar sarjana dalam bidang komunikasi. Ia melanjutkan studi di University of Illinois hingga mencapai gelar doktor dalam bidang pemasaran. Newman kemudian menjadi dosen di beberapa universitas, salah satunya di DePaul University di Chicago mengajar di Departemen Pemasaran.

Ia terkenal sebagai pelopor dalam bidang pemasaran politik. Dalam Teori Pemasaran Politik satu kontribusi terpenting adalah pengembangan teori pemasaran politik. Menurut dia kampanye politik harus dikemas sebagai teknik menjual produk/gagasan kepada pemilih.

Ia juga memperkenalkan tentang pentingnya branding dalam politik. Menurut dia, citra dan identitas kandidat sangat mempengaruhi persepsi pemilih. Dalam buku-bukunya, Newman menjelaskan bagaimana kandidat dapat membangun kekuatan merj dengan cara sama seperti perusahaan membangun merek produk mereka.

Bruce I Newman menulis banyak buku dan artikel yang menjadi referensi dalam bidang pemasaran politik. Beberapa bukunya yang paling laris antara lain: “The Marketing of Ideas and Social Issues”, “Political Marketing” dan “Branding in Politics”.

Bruce I Newman adalah pioner dalam pemasaran politik. Kontribusinya akan tetap relevan dalam menghadapi tantangan dan peluang dunia politik modern. Kunci utama keberlangsungan sistem demokrasi adalah artisipasi pemilih dalam politik.**

Penulis adalah  Jurnalis MSINews, Pekerja Budaya, dan Ketua Departemen Data pada Crivijaya Studies Center.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siang Ini, DPR. RI Gelar Rapat Paripurna Usul HMP Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

    Siang Ini, DPR. RI Gelar Rapat Paripurna Usul HMP Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 276
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com– Dewan Perwakilan Rakyat RI, siang ini Kamis (12/11/2026) menggelar Rapat Paripurna Usul HMP Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terkait polemik dokumen Ijazah yang tengah dipersoalkan. Hat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR akan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang. Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, […]

  • Ilham Akbar Habibie; Salah Kelola, Pembangunan Geothermal Butuh Literasi Terhadap Masyarakat

    Ilham Akbar Habibie; Salah Kelola, Pembangunan Geothermal Butuh Literasi Terhadap Masyarakat

    • calendar_month Minggu, 27 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2024-2027, Dr.-Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A,mengatakan, pembangunan geothermal di pulau Flores,NTT butuh literasi kepada masyarakat di wilayah setempat. Edukasi harus dilakukan dengan masif sehingga benar-benar paham akan kemanfaatannya. Pernyataan itu disampaikan usai acara acara dialog “Re-Industrialisasi dan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas” yang dihelat Forum Dialog Nusantara di […]

  • Kasus MBG Karo Makin Serius, Siswi 16 Tahun Dilaporkan Alami Gangguan Ingatan

    Kasus MBG Karo Makin Serius, Siswi 16 Tahun Dilaporkan Alami Gangguan Ingatan

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Perhatian tersebut mencuat setelah seorang siswi berusia 16 tahun berinisial Febiola Purba, siswi kelas 2 SMK jurusan Multimedia di Kabupaten Karo, dilaporkan mengalami gangguan ingatan. Kondisi tersebut menyebabkan FP […]

  • Mensos Saifullah Yusuf Berikan Bantuan Rp650 Miliar kepada Ribuan Pemulung Bantargebang, Bekasi

    Mensos Saifullah Yusuf Berikan Bantuan Rp650 Miliar kepada Ribuan Pemulung Bantargebang, Bekasi

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Bekasi,msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan senilai Rp 650.050.643.833 kepada 2.055 masyarakat rentan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/9/2024). Nilai bantuan itu berupa 2.055 paket bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) alat pelindung diri seperti helm, sepatu boat, senter, dan nutrisi. Ada juga 389 paket ATENSI […]

  • PPATK Blokir Rekening Dorman, Ini Penjelasannya

    PPATK Blokir Rekening Dorman, Ini Penjelasannya

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berencana akan memblokir rekening bank dorman yang tidak digunakan selama tiga bulan lebih. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa kebijakan PPATK tersebut bertujuan melindungi para nasabah untuk kepentingan masyarakat dari potensi kejahatan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Menurutnya, bahwa tindakan PPATK bukan untuk […]

  • KPK: TSK Korupsi Rumah Dinas DPR Termasuk Indra Iskandar Akan Ditahan Usai Audit BPKP

    KPK: TSK Korupsi Rumah Dinas DPR Termasuk Indra Iskandar Akan Ditahan Usai Audit BPKP

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    msinews.com – Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukan taringnya mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas Anggota DPR yang sudah ditetapkan tujuh tersangka termasuk sekjen DPR Indra Iskandar. Sekian lama kasus dugaan korupsi ini mangkrak sejak awal 2024 hampir setahun lebih hingga kini KPK belum menahan tersangka. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan […]

expand_less