Jakarta,msinews.com-Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi Dengan tema Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024/1445 Hijriah.
Dalam kesempatan itu, pengamat Haji, Ade Marfuddin mengatakan, haji baru saja bergerak selesai, semua jamaah sudah fokus di Mekah kalau sudah selesai banyak catatan-catatan dari temuan dari panwas.
“Tentunya kalau saya lebih kepada masyarakat yang tidak menggunakan anggaran negara.Dan Alhamdulillah team saya di sana sudah bergerak dan memberikan informasi yang rutin dan update. Bahwasannya, Haji dari tahun ke tahun selalu menyisakan catatan dan masalah kalau tahun lalu mencatat kita adalah mujdalifah bagian dari trading topik kita karena banyak jamaah haji yang kepanasan di sana, belum terangkut sampai saat ini.”kata nya mengawali pembahasannya.
Lanjut dia, bahwa Kalau diurut memang Haji ini kan ada hanya 5 hari dan 3 tempat. Jadi, yang menjadi urutan berkumpulnya masa dan bukan hanya 241.000 tapi sudah jutaan orang di mana ada musibah itu arafah ,Muzdalifah jaminan menjadi pusat bertemunya berkumpulnya peserta haji.
” Mengingat acara Haji ini belum selesai,sehingga tema evaluasi catatan belum sepenggal ini belum utuh karena hajinya belum selesai. Tentunya kalau kata kang Maman menyampaikan hanya sepintas tentang kisah kemudian penerbangan, transportasi ada sesuatu yang memang saya bilang belum selesai.” urainya.
“Mungkin kalau hanya kita bicara haji dari sisi apakah manajemennya yang salah ,atau kebijakannya yang salah. Padahal undang-undang sudah jelas mengatur semua tapi juga ternyata di Haji ini kan tataran pelaksanaan selalu muncul tiap tahun.”
“Bisa dibayangkan kalau kita misalnya karena yang sekarang topik menjadi besar itu kan masalah Mina. Nah, masalah Mina kemudian juga adalah overloadnya koper kapasitif yang jumlah jamaah dibanding dengan tenda yang hanya 120 meter diukur diisi oleh 160 orang dimana 500 orang harus antri dengan jumlah 20 toilet ini kan permasalahan jadi tidak sebanding antara kuantitas jamaah kita dengan fasilitas yang tersedia.” tutunya.
Dijelaskan perlu dibangun kesamaan pandangan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sebagai tempat pengiriman jamaah haji, apakah membangun diplomasinya jalan atau tidak ?
“Jangan kita serakah meminta kuota tambahan sementara tahu berapa sih kapasitas dari Mina itu bisa menampung jemaah ini diukur .Kalau misalnya itu sudah tahu jumlahnya hanya memuat 3 juta jangan minta 3 juta 500 pasti akan rupiah sama dengan 150.000 orang di padatkan begitu di tiketnya dijual 200 yang tentunya akan berubah.” imbuhnya.
Masih kata pengamat Haji ini, yang menjadi sebuah masalah walaupun sering dikatakan bahwa Mina itu adalah seperti rahim seorang Ibu, seberapa pun akan terus seperti karet mengembang, tapi pada proses jasa itu tidak demikian. Inikan pelayanannya maksimal yang paling murah diberikan oleh pemerintah .
“Karena itu, sebaik-baik konsumen atau pelanggan jamaah haji dalam hal ini adalah Rohnya. Nah, saya melihat bahwa ini yang tidak tuntas. Tidak tuntasnya dilihat dalam mengukur antara kekuatan daya tampung dengan jumlah jamaah. Lalu soal solusinya tentu nanti bicara solusi ke depan dia tambah lagi ini kan persoalannya.” imbuhnya. ** DM.
