Jakarta,msinews.com – Pada Sidang Paripurna ke-16 DPD RI ini, Pimpinan MPR dari Unsur DPD dan Ketua Kelompok DPD di MPR RI menyampaikan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2024-2025.
Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan hasil kinerja di tahun 2024-2025 yang utamanya di ranah 4 Pilar MPR RI. Selain itu, Akbar juga mencanangkan program Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB), serta mewakili MPR RI yang selalu melibatkan unsur DPD RI dalam menerima aspirasi baik dalam dan luar negeri, serta terlibat dalam mendirikan Kaukus Parlemen untuk Papua.
“Meski menjadi Pimpinan MPR, tapi tugas saya sebagai anggota DPD RI tetap saya laksanakan dengan melakukan pengawasan pemantauan Pilkada Serentak 2024, menampung usulan Daerah Otonomi Baru, dan penyusunan RUU di Komite I DPD RI,” ucap Akbar Supratman pada laporannya, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/08/2025).
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara melaporkan hasil kinerja pada sidang paripurna DPD RI. Ia menjelaskan bahwa Kelompok DPD dibentuk untuk mengoptimalisasi kinerja kelembagaan sebagaimana diatur pada Tata Tertib DPD RI dan Tata Tertib MPR RI. Senator asal Sumatera Utara itu juga menyatakan bahwa kelompok DPD selalu membawa kepentingan DPD dalam tiap-tiap sidang badan Alat Kelengkapan di MPR.
Ia menambahkan, Kelompok DPD senantiasa memperjuangkan secara berkesinambungan, dalam membahas isu-isu pokok kebangsaan dan kedaerahan di tengah masyarakat. Selain itu, Kelompok DPD terus memperjuangkan wacana penguatan Kewenangan DPD melalui perubahan UUD NRI 1945, penguatan kewenangan melalui undang-undang tersendiri, dan perbaikan otonomi daerah.
“Kami telah mengkaji berbagai persoalan baik ekonomi daerah, melalui penguatan kewenangan DPD RI agar memberikan kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Dedi.
Menanggapi laporan tersebut, Pimpinan DPD RI berharap Kelompok DPD di MPR RI dapat berkontribusi secara nyata dalam berbagai agenda strategis, antara lain memberikan masukan terhadap rencana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rencana pokok-pokok haluan negara, mendorong penguatan peran MPR sebagai lembaga pemersatu bangsa, serta aktif mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berpijak pada prinsip keadilan daerah dan semangat kebangsaan.
“Pimpinan DPD RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja-kinerja Pimpinan MPR dan dari Unsur DPD dan Kelompok DPD di MPR periode 2024-2025,” ujar Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.
Pimpinan DPD RI menilai bahwa tantangan ke depan semakin kompleks dan terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi DPD RI dalam struktur ketatanegaraan. Khususnya agar peran DPD di MPR RI tidak hanya simbolik tetapi juga substantif dalam proses pengambilan keputusan strategis kebangsaan.
“Oleh karena itu, sinergi internal antaranggota DPD serta koordinasi yang lebih intensif dengan fraksi-fraksi di MPR RI menjadi kunci untuk memperkuat posisi tawar DPD dalam forum permusyawaratan nasional,” tukas Tamsil saat sidang. **