Jusuf Kalla Sebut, Rekonsiliasi Bukan Berarti Semua Masuk Pemerintahan

oleh

Jakarta,msinews.com-Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua MPR RI Dr.Bambang Soesatyo di kediamannya Jakarta,Rabu 22 Mei 2024. Kedua tokoh nasional ini berbincang seputar rekonsiliasi nasional pasca pilpres 2024.

Menurut Jusuf Kalla, rekonsiliasi antara para kontestan Pilpres bukan berarti semua pihak harus masuk pemerintahan.

Usai pertemuan  Jusuf Kalla menyampaikan bahwa  rekonsiliasi hanya efektif jika presiden terpilih mampu memposisikan diri sebagai presiden Republik Indonesia.

“Dia harus memperlakukan orang sama, tidak boleh ‘ah ini mah tidak dukung saya’ nah tidak boleh itu jangan. Kalau itu terjadi maka ia tidak ada rekonsiliasi,” kata Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Menurut Kalla, rekonsiliasi adalah suatu kecenderungan dalam sebuah sistem demokrasi. Dia berujar bahwa rekonsiliasi tidak berarti meniadakan ketidaksetujuan atau oposisi selama memerintah.

“Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi,”imbuhnya.

Jusuf Kalla juga menyinggung soal wacana Bamsoet untuk mempertemukan ketiga calon presiden peserta Pilpres 2024. Mereka adalah mantan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan, mantan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, dan mantan calon presiden nomor urut dua sekaligus pemenang Pilpres, Prabowo Subianto.

Menurutnya, wacana pertemuan tersebut tidak begitu mendesak. Sebabnya, kata dia, Anies dan Ganjar sudah mengakui kemenangan Prabowo.

“Untuk apa? sudah cukuplah. Yang penting mengakui, 0 1 sudah mengakui, 03 sudah juga, ngapain? Cukup,” imbuhnya.

Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mewacanakan akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada Pilpres 2024.

Wacana itu dia sampaikan dalam acara “Tribute to Akbar Tandjung” di Gedung Nusantara IV DPR Senayan, Jakarta,  19 Mei 2024.** DL.