Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) saat ini tengah bergulat dengan realitas anggaran.
Di satu sisi, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melontarkan rencana besar seperti program Sekolah Rakyat, tetapi di sisi lain, alokasi dana yang disiapkan pemerintah justru menyusut.
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, pada Kamis 10 Juli 2025.
Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan sebuah fakta mengejutkan, alokasi pagu indikatif Kemensos untuk 2026 mengalami penurunan signifikan sekitar 4,47%.
Angka tersebut merosot menjadi Rp76,03 triliun, dari Rp79 triliun lebih pada tahun sebelumnya.
Penurunan ini terasa ironis karena laporan yang sama memperlihatkan betapa agresifnya Kemensos dalam membelanjakan uang.
Hingga pertengahan 2025, pengeluaran non-bantuan sosial sudah menembus Rp1 triliun (33,37%), sementara dana bantuan sosial atau bansos menggelembung hingga Rp40 triliun (53,50%).
Tiga Jurus Utama untuk Bansos yang Tepat Sasaran, Meskipun terimpit oleh keterbatasan dana, Mensos Gus Ipul tetap menyodorkan tiga strategi utama untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial.
Memastikan kelanjutan program-program bantuan sosial (bansos) inti seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial, demi menjamin bagi masyarakat miskin.
Meningkatkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan menjalin kolaborasi antar lembaga, yang diperkuat dengan digitalisasi sistem penyaluran bansos.
Langkah ini bertujuan agar bantuan sosial atau bansos benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan ke pihak lain.
Mengembangkan bantuan sosial (bansos) yang lebih adaptif dan mendorong penerima bantuan agar bisa segera mandiri melalui program-program pemberdayaan.
“Kementerian Sosial akan mengambil peran melalui pelaksanaan sekolah rakyat,” tegas Mensos Gus Ipul, menggarisbawahi komitmen baru untuk mengangkat kesejahteraan melalui pendidikan.
Minta Tambahan Rp20,9 Triliun untuk Kebutuhan Mendesak
Karena pagu anggaran yang menyusut tersebut tidak mengakomodasi kebutuhan darurat, Gus Ipul meminta tambahan dana sebesar Rp20,9 triliun.
Permintaan ini diajukan untuk berbagai keperluan, termasuk penanganan bencana, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta bantuan untuk anak yatim-piatu.
“Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun,”ucapnya.
Tambahan anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Rp5 triliun lebih, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp4 triliun lebih.
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp5 triliun lebih, Sekretariat Jenderal Rp5 triliun lebih, Inspektorat Jenderal Rp51 miliar lebih. *
