Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Anggaran Kemensos Malah Dipangkas, Mensos Minta Rp20,9 Triliun Tambahan

Anggaran Kemensos Malah Dipangkas, Mensos Minta Rp20,9 Triliun Tambahan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) saat ini tengah bergulat dengan realitas anggaran.

Di satu sisi, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melontarkan rencana besar seperti program Sekolah Rakyat, tetapi di sisi lain, alokasi dana yang disiapkan pemerintah justru menyusut.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, pada Kamis 10 Juli 2025.

Mensos Saifullah Yusuf  menyampaikan sebuah fakta mengejutkan, alokasi pagu indikatif Kemensos untuk 2026 mengalami penurunan signifikan sekitar 4,47%.

Angka tersebut merosot menjadi Rp76,03 triliun, dari Rp79 triliun lebih pada tahun sebelumnya.

Penurunan ini terasa ironis karena laporan yang sama memperlihatkan betapa agresifnya Kemensos dalam membelanjakan uang.

Hingga pertengahan 2025, pengeluaran non-bantuan sosial sudah menembus Rp1 triliun (33,37%), sementara dana bantuan sosial atau bansos menggelembung hingga Rp40 triliun (53,50%).

Tiga Jurus Utama untuk Bansos yang Tepat Sasaran, Meskipun terimpit oleh keterbatasan dana, Mensos Gus Ipul tetap menyodorkan tiga strategi utama untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial.

Memastikan kelanjutan program-program bantuan sosial (bansos) inti seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial, demi menjamin bagi masyarakat miskin.

Mensos Saifullah Yusuf-,dalam audiensi

Meningkatkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan menjalin kolaborasi antar lembaga, yang diperkuat dengan digitalisasi sistem penyaluran bansos.

Langkah ini bertujuan agar bantuan sosial atau bansos benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan ke pihak lain.

Mengembangkan bantuan sosial (bansos) yang lebih adaptif dan mendorong penerima bantuan agar bisa segera mandiri melalui program-program pemberdayaan.

“Kementerian Sosial akan mengambil peran melalui pelaksanaan sekolah rakyat,” tegas Mensos Gus Ipul, menggarisbawahi komitmen baru untuk mengangkat kesejahteraan melalui pendidikan.

Minta Tambahan Rp20,9 Triliun untuk Kebutuhan Mendesak

Karena pagu anggaran yang menyusut tersebut tidak mengakomodasi kebutuhan darurat, Gus Ipul meminta tambahan dana sebesar Rp20,9 triliun.

Permintaan ini diajukan untuk berbagai keperluan, termasuk penanganan bencana, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta bantuan untuk anak yatim-piatu.

“Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun,”ucapnya.

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Rp5 triliun lebih, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp4 triliun lebih.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp5 triliun lebih, Sekretariat Jenderal Rp5 triliun lebih, Inspektorat Jenderal Rp51 miliar lebih. *

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendagri Siap Bahas Lebih Lanjut 10 RUU Kabupaten/Kota

    Kemendagri Siap Bahas Lebih Lanjut 10 RUU Kabupaten/Kota

    • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan, pihaknya mendukung upaya percepatan pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini disampaikan  pada Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I tentang Pembahasan 10 RUU Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Adapun 10 RUU Kabupaten/Kota yang merupakan usul […]

  • Ketua DPR RI, Puan Maharani Dorong Peningkatan Sister City RI-RRT

    Ketua DPR RI, Puan Maharani Dorong Peningkatan Sister City RI-RRT

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Tiongkok,msinews.com– Ketua DPR RI Puan Maharani meluangkan waktu ditengah kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRC). Ia bertemu daerah sekaligus pimpinan partai di Provinsi Sichuan, Wang Xiaohui. Pertemuan dilakukan dalam upaya peningkatan kerja sama antara Tiongkok dengan Indonesia. Adapun, pertemuan Puan dengan Wang Xiaohui yang juga merupakan Chairman of the Standing Committee of Sichuan Provincial […]

  • Kabinet Merah Putih Resmi Dilantik Presiden Prabowo

    Kabinet Merah Putih Resmi Dilantik Presiden Prabowo

    • calendar_month Senin, 21 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Presiden Prabowo Subianto hari ini,Senin 21 Oktober mengambil sumpah para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negata. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto Kementerian Koordinator Bidang […]

  • Klarifikasi Sri Mulyani

    Sri Mulyani Minta Kementerian Blokir Anggaran Senilai Rp 50,14 Triliun

    • calendar_month Jumat, 9 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian dan lembaga untuk memblokir anggaran mereka pada tahun ini melalui mekanisme automatic adjustment sebesar Rp 50,14 triliun. Pemberitahuan mengenai automatic adjustment ini telah disampaikan oleh Sri Mulyani sejak 29 Desember 2023, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dilangsir dari halaman tempo, tidak semua program […]

  • BNPB Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca, Enam Pesawat Dikerahkan

    BNPB Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca, Enam Pesawat Dikerahkan

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan kapasitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan menambah jumlah pesawat yang dikerahkan. Total enam pesawat kini dioperasikan untuk mengantisipasi potensi hujan lebat yang diprediksi terjadi dalam sepekan ke depan. Penambahan armada dilakukan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan potensi hujan dengan intensitas tinggi masih […]

  • PWI Desak Revisi RUU Penyiaran Jamin Kebebasan Pers di Era Digital

    PWI Desak Revisi RUU Penyiaran Jamin Kebebasan Pers di Era Digital

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menjadi perdebatan panas setelah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) menyampaikan catatan kritis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPR RI. Pertemuan yang digelar di Senayan, Senin (5/5/2025), ini bertujuan menyerap masukan dari para pemangku kepentingan media terkait […]

expand_less