Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencairkan anggaran Rp32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pencairan tersebut sebagai yang terbesar dalam sejarah pemerintahan Indonesia dalam periode waktu secepat itu.
“Hari ini badan gizi sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan,” ujar Dadan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip pada Minggu 17 Februari 2026.
Dadan menjelaskan, dari total anggaran yang telah dicairkan, sekitar 70 persen digunakan untuk pembelian bahan baku, 20 persen untuk biaya operasional, dan 10 persen untuk insentif pihak yang terlibat dalam program MBG.
Pada 2026, BGN memperoleh alokasi anggaran Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp335 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 93 persen dialirkan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG di berbagai daerah.
BGN juga memaparkan sebaran jumlah SPPG di sejumlah provinsi. Di Aceh tercatat 608 SPPG, sedangkan di Jawa Barat mencapai 5.295 SPPG.
“Itu mencerminkan jumlah uang yang beredar di daerah tersebut kali Rp 1 miliar jadi kalau ada 608 sppg itu artinya Rp 608 miliar ada di Aceh dalam satu bulan. Kemudian di Jawa Barat ada 5.295 sppg itu artinya ada Rp 5,29 triliun perbulan di Jawa Barat,” ujarnya.
“Sehingga kalau kita lihat di proyeksi uang beredar saat ini satu setengah bulan itu kita proyeksikan ada 29 triliun uang sudah beredar di masyarakat dan masing-masing ini dimiliki dan menyebar merata di seluruh provinsi,” tambahnya.
Pencairan anggaran dalam skala besar dan waktu singkat ini menunjukkan akselerasi implementasi program MBG sekaligus dampaknya terhadap perputaran ekonomi daerah. Ketika belanja negara mengalir langsung ke dapur-dapur daerah, efeknya bukan hanya pada gizi, tetapi juga pada denyut ekonomi lokal.