Jakarta,msinews.com-Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Laurentius Amrih Jinangkung, S.H., LL.M, mengatakan peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik panjang antara Israel dan Palestina, belum sampai menjadi penengah atau mediator.
“Fungsi mediator sampai saat ini belum kita lakukan,” kata Amrih dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).
Mantan Duta Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan ini menjelaskan bahwa, Indonesia selama ini lebih banyak berkontribusi pada diplomasi yang lebih luas atau secara khusus melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Ia menyebut,salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia tidak berperan langsung sebagai mediator yaitu karena ‘tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel’.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Laurentius Amrih Jinangkung, S.H., LL.M (Kanan) dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) tentang tindakan Israel di Palestina, di Jakarta, pada Senin (22/7/2024). Sumber Foto: ANTARA/Yashinta Difa).
“Karena kalau kita ingin menjadi mediator kan tentunya kita harus dipercaya oleh kedua belah pihak. Mungkin salah satunya isu (tidak ada hubungan diplomatik) itu, karena kita dianggap terlalu parsial oleh pihak sana (Israel),” tegas pria kelahiran Nanggulan, Kulonprogo,Daerah Istimewa Yogyakarta 18 Juni 1967 ini.
Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Abdul Kadir Jailani mengakui bahwa peran Indonesia sebagai mediator untuk mendamaikan Israel dan Palestina telah seringkali didengar dan sebenarnya memang ideal untuk dilakukan.
Meski demikian kata dia, bahwa setiap konflik memiliki dinamika masing-masing dan tentunya ada negara-negara tertentu yang memiliki posisi lebih baik untuk melakukan peran yang lebih penting, seperti menjadi mediator.
“Bukan berarti Indonesia tidak mau, tetapi kita juga perlu memperhatikan dinamika politik. Kita harus secara realistis dan pragmatis untuk melihat peran kita,” kata Kadir, salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) itu.
Disebutkan, bahwa salah satu peran strategis yang Indonesia jalankan yaitu upaya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sebagai utusan khusus OKI untuk isu Palestina, melakukan serangkaian perjalanan ke luar negeri untuk menemui para menlu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan banyak negara lainnya.
“Ini menunjukkan peran aktif kita, dan kita selalu mendorong bagaimana untuk menghentikan semua kekerasan di Gaza saat ini, menjamin tersalurkannya bantuan kemanusiaan, dan mewujudkan two-state solution,” kata pria yang meyakini bahwa ‘kunci meraih mimpi adalah belajar dan bekerja dengan keras’ini. ** Dese Dominikus.
