Msinews.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberi persetujuan kepada BNPB untuk memperoleh pinjaman dana dari pemerintah Spanyol guna memperkuat mitigasi bencana.
Suharyanto menjelaskan, dana pinjaman tersebut akan difokuskan pada peningkatan kesiapan menghadapi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
“Untuk 2026, kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol, dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” kata Suharyanto dalam rapat Komisi VIII DPR, Selasa (3/2/2026).
Menurut dia, keterbatasan anggaran selama ini menjadi tantangan utama BNPB dalam menjalankan program pencegahan bencana. Anggaran mitigasi yang tersedia setiap tahun dinilai belum memadai untuk menjawab kebutuhan di lapangan.
“Dalam 5 tahun terakhir, anggaran pencegahan BNPB ini relatif sangat terbatas. Kami laporkan setiap tahun untuk anggaran pencegahan atau mitigasi bencana berkisar Rp 17 sampai Rp 19 miliar per tahun,” ujar Suharyanto.
Ia mengakui jumlah tersebut tergolong kecil, namun BNPB tetap berupaya menjalankan tugas meski hasilnya belum optimal. Salah satu keterbatasan terlihat pada sistem peringatan dini yang belum mampu memberikan rekomendasi evakuasi secara rinci kepada masyarakat.
“Contoh misalnya ini curah hujan di Kabupaten Bekasi curah hujannya di atas 200 mm, hanya itu saja,” kata Suharyanto.
Dengan adanya tambahan pendanaan, BNPB berharap dapat meningkatkan kualitas informasi peringatan dini, termasuk rekomendasi evakuasi bagi warga di wilayah rawan bencana.
“Tetapi dengan adanya nanti ini, ini sudah akan memberikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi bahwa harus mengungsi begitu. Kalau tidak mengungsi nanti kampung A, kampung B, kampung C ini akan menghadapi banjir,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan, program penguatan mitigasi tersebut direncanakan berjalan hingga 2029 dan akan mulai diluncurkan pada 2026.
“Program ini sampai dengan tahun 2029 dan akan dimulai di-launching di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan setelah punya ini, paling tidak kemampuan NKRI di bawah BNPB sebagai ujung tombak yang terdepan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah ini bisa meningkat,” ujar dia.
Dalam logika kebencanaan modern, investasi terbesar memang bukan saat bencana datang, melainkan sebelum bencana terjadi—ketika data, prediksi, dan keputusan evakuasi bisa menyelamatkan ribuan nyawa bahkan sebelum air naik satu sentimeter.*