Msinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus ditingkatkan dari sisi kualitas dan keamanan, seiring dengan percepatan pencapaian target program nasional tersebut.
“Pak Presiden menyampaikan bahwa BGN harus tetap bekerja dengan cermat. Target tetap dikejar, tetapi kualitas dan keamanan harus ditingkatkan, itu arahan Pak Presiden,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026.
Dadan menyampaikan, hingga saat ini Program MBG telah membentuk 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sebanyak 60,7 juta penerima manfaat.
Untuk memastikan standar pelayanan yang merata, BGN menargetkan pembentukan tim akreditasi dan sertifikasi pada 2026.
“Kita nanti akan gradasi dan menetapkan mana SPPG yang unggul atau nilai A, kemudian SPPG yang sangat baik atau nilai B, dan SPPG yang nilai baik atau C, lalu mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan kegiatannya,” kata dia.
Ia menjelaskan, pada 2026 BGN akan menitikberatkan pada peningkatan kualitas MBG, termasuk penambahan edukasi kepada penerima manfaat.
Edukasi tersebut mencakup pemahaman dalam memilih makanan sehat, sehingga program tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga perubahan perilaku konsumsi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejumlah program prioritas pemerintah, seperti MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pemerataan pendidikan, telah menunjukkan capaian nyata sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Ia mengatakan, hingga 2026 Program MBG telah berkembang pesat dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
Presiden juga menyoroti dampak ekonomi dari pelaksanaan Program MBG, yang dinilai mampu menciptakan ekosistem usaha dan membuka lapangan kerja di berbagai daerah.*