Jakarta,msinews.com – Upaya serius pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM dalam mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional hingga 5 persen di tahun 2029 terus digencarkan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Gus Muhaimin, menegaskan komitmen tersebut melalui program nasional ‘Membangun dari Desa dan dari Bawah’.
Komitmen ini bukan sekadar retorika. Menko PMK Gus Muhaimin hadir langsung di Lapangan Mini Soccer Wangisagara, Majalaya, Bandung, Sabtu 21 Juni 20255, untuk meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kunjungan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah untuk mencapai target besar dalam agenda pembangunan sosial,” ujarnya di hadapan berbagai pihak yang hadir, termasuk kepala desa, pendamping PKH, pendamping desa, serta perwakilan Poltekkesos dan BUMDes Niagara.
Desa Episentrum Perlawanan Kemiskinan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 menunjukkan bahwa sekitar 5,5 juta penduduk miskin masih tinggal di wilayah perdesaan.
Angka ini menjadikan desa sebagai ‘episentrum’ vital dalam intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan. Gus Muhaimin memahami betul tantangan ini.
“Membebaskan Indonesia dari kemiskinan ekstrem merupakan tantangan serius,” tambahnya.
Untuk itu, strategi baru digulirkan: mengonsolidasikan Rp 200 triliun dana bantuan pemerintah ke arah yang lebih produktif.
“Dengan visi, seluruh jenis bansos sampai pada level produktif memberdayakan. Itulah bedanya cara kerja bantuan pemerintah, membutuhkan sinergi, kolaborasi semua pihak,” jelasnya, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencapai tujuan ini.
Strategi Tiga Pilar dan Peran Aktif Pemda
Dalam acara bertema “Penguatan Kolaborasi untuk Pemberdayaan dan Pengurangan Kantong Kemiskinan” ini, Gus Muhaimin memaparkan tiga pilar utama strategi penanggulangan kemiskinan:
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Mendorong peningkatan penghasilan masyarakat. Menekan keberadaan kantong-kantong kemiskinan.
Ia juga menyoroti peran krusial pemerintah daerah, khususnya para camat, lurah, dan kepala desa, dalam menjaga akurasi serta pembaruan data DT-SKSEN setiap triwulan.
Gus Muhaimin juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas program padat karya dan penciptaan lapangan kerja, terutama di desa, melalui penguatan lembaga seperti BUMDes, operasionalisasi SPPG, dan pengembangan koperasi desa.
SPPG Wangisagara, Contoh Solusi Lokal Berbasis Desa Puncak acara kunjungan ini adalah peresmian SPPG yang dikelola oleh BUMDes Niagara.
Fasilitas ini dibangun secara mandiri melalui dana BUMDes, menunjukkan kemandirian desa dalam berinovasi. Dengan progres fisik 97%, SPPG dirancang untuk melayani kebutuhan gizi hingga 3.600–4.000 penerima manfaat dan membuka lapangan kerja bagi 47 warga lokal.
“SPPG juga menjadi contoh konkret bagaimana desa dapat menjadi pusat solusi lokal dalam ketahanan gizi dan pengurangan kemiskinan,” tegas Gus Muhaimin.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Prof. Abdul Haris, turut memberikan dorongan.
“Kami mendorong sinergi dari berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat. BUMDes Niagara Desa Wangisagara salah satu contoh kesuksesan dalam mengelola potensi yang ada di desa, kesuksesan ini dapat menjadi inspirasi desa lain untuk dapat direplikasikan dalam membangun ekosistem ekonomi pedesaan,” tutupnya.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan kemiskinan multidimensi. Inisiatif kolaboratif seperti di Desa Wangisagara ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain sebagai bagian dari strategi nasional pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.*
