Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menghadapi kendala dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) triwulan kedua tahun 2025 ini. Tercatat, sekitar 1,3 juta data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami kegagalan transfer dana bansos.
Menyikapi hal ini, Kemensos akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menelusuri akar permasalahan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa penyaluran bansos triwulan kedua ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Di triwulan kedua ini, kami menyalurkan bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Gus Ipul saat konferensi pers di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Gus Ipul merinci, Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada 80 persen atau 7.991.160 KPM. Sementara itu, bansos sembako telah tersalurkan kepada lebih dari 14 juta KPM atau 78 persen.
“Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM,” imbuhnya.
Penyebab Gagal Salur dan Langkah Tindak Lanjut
Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyaluran bansos belum mencapai 100 persen. Kendala utama adalah rekening tidak aktif atau tidak ditemukan, serta perbedaan nama dan nomor rekening.
“Tentu kami dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nanti akan berkoordinasi dengan Himbara menemukan rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan,” jelas Gus Ipul.
Untuk mengatasi hal ini, Kemensos terus berkoordinasi intensif dengan Himbara. Jika diperlukan, Kemensos juga akan menggandeng PPATK.
“Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima transfer atau mungkin ini ada hal-hal aneh yang perlu ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain itu, Gus Ipul menyebutkan sekitar 3,6 juta KPM lainnya belum menerima bansos karena adanya perpindahan penyaluran dari PT. Pos ke Himbara. KPM-KPM ini masih dalam proses pembukaan rekening secara kolektif.
“Jadi, kita juga perlu waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan waktu,” kata dia.
Mekanisme Pelaporan dan Penebalan Bansos
Bagi KPM yang belum menerima bansos, Gus Ipul meminta mereka untuk aktif melapor dengan melampirkan bukti. Saluran laporan tersedia melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
“Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah,” ujarnya.
Mengenai penebalan bansos, Gus Ipul memastikan bahwa bantuan tambahan ini akan diberikan kepada 18,3 juta KPM penerima bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang akan disalurkan pada triwulan kedua.
“Ini sudah siap ditransfer penebalan bansosnya. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan Himbara,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyatakan bahwa BPS terus berkoordinasi dengan Kemensos terkait penyaluran bansos, termasuk kasus gagal salur ini.
“Kita mencermati tadi ada beberapa faktor, rekening tidak aktif, perbedaan, dan sebagainya,” kata Ateng.
Ia memastikan BPS akan berupaya agar data selalu dimutakhirkan mengingat sifat data yang dinamis.
“Kolaborasi kami dengan Kemensos akan terus dijaga komunikasinya,” tutup Ateng. Eki
