Msinews.com- Pemerintah melaluibBadan Gizi Nasional (BGN) menyatakan maraknya insiden dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan tak dijalankannya standar operasional prosedur atau SOP oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Demikian yang disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, merespon atas insiden yang mencuat dalam dua bulan terakhir memperlihatkan banyaknya pelanggaran teknis, mulai dari pembelian bahan baku hingga distribusi makanan.
“Nah, dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di dua bulan terakhir. Ini berkaitan dengan berbagai hal, dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan saksama,” kata Dadan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Rabu 1 Oktobee 2025).
Menurut Dadan, ada SPPG yang membeli bahan baku jauh sebelum batas waktu yang ditentukan.
Bos BGN ini, mencontohkan bahan makanan dibeli empat hari sebelum distribusi, padahal aturan maksimal hanya dua hari.
Selain itu, proses memasak hingga pengiriman makanan juga tidak sesuai ketentuan.
“Kemudian ada kita tetapkan, proses memasak sampai delivery tidak lebih dari enam jam, optimalnya empat jam. Tetapi seperti di Bandung, itu ada yang memasak dari jam 9 (malam), dan kemudian di-delivery ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih,” ujar Dadan.
BGN pun memberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara bagi sejumlah SPPG yang dinilai lalai menjalankan SOP.
“Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak melalui SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan, dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat,” jelas Dadan.
Dadan menambahkan, penutupan SPPG tersebut tidak memiliki batas waktu tertentu.
“Oleh sebab itu, penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi,” tutur Dadan.
Dalam rapat tersebut, BGN juga melaporkan total lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.
“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah III ada 1.003 orang,” kata Dadan.
Kasus terbaru ditemukan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan Kadungora, Kabupaten Garut. Di Garut, keracunan muncul setelah pembagian makanan dilakukan dua kali sehari lantaran dapur MBG setempat akan direnovasi.
“Salah satu makanan yang dibagikan adalah susu. Susunya langsung diminum dan itu yang kemudian menimbulkan gangguan pencernaan,” ujar Dadan.*