Skandal Korupsi di Dirjen Perkeretaapian: KPK Periksa 4 PPK
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Kamis, 4 Jan 2024
- visibility 31
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, MSINews.com – Skandal Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu ini telah memeriksa empat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus suap di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dengan tersangka AD dan rekannya.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Para saksi yang diperiksa meliputi tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menjabat sebagai PPK, yaitu Renaldi Budiman, Taofiq Hidayat S, Albertus Dito Migrasto, dan Eko Rahardi Nurtanto.
Ali Fikri tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang keterangan apa yang akan didalami oleh penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Baca juga : Ketua IM57+ Institute Ungkap Kunci Penting di KPK, Ini Ulasannya:
Sebelumnya, pada 11 April 2023, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA. Operasi ini berujung pada penetapan 10 tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Ke-empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap adalah Direktur PT IPA Dion Renato Sugiarto, Direktur PT DF Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim, dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Sementara enam tersangka penerima suap melibatkan Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, serta empat PPK dari berbagai daerah.
Kasus korupsi ini terkait dengan proyek pembangunan dan perbaikan jalur kereta api di beberapa lokasi, termasuk Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, Makassar (Sulawesi Selatan), Lampegan Cianjur (Jawa Barat), dan perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Dugaan korupsi mencakup pengaturan pemenang pelaksana proyek dan suap sekitar 5-10 persen dari nilai proyek, dengan perkiraan total suap mencapai sekitar Rp14,5 miliar.
KPK terus mendalami kasus ini untuk memastikan keadilan dan memberantas korupsi di sektor perkeretaapian. Selanjutnya, lembaga anti-korupsi akan terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap fakta lebih lanjut terkait skandal ini.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar