Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN Beralih ke Kendaraan Listrik
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Rabu, 3 Jan 2024
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, MSINews.com – Sejak hari ini, Rabu (3 Januari 2024), pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menggunakan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) sebagai langkah strategis transisi energi.
Peresmian penggunaan EV ini dilakukan di lobi Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, dan dihadiri oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca juga : Ketua IM57+ Institute Ungkap Kunci Penting di KPK, Ini Ulasannya :
Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan langkah-langkah untuk mengakselerasi transisi energi di lingkungan BUMN.
Langkah pertama adalah adopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN, yang menariknya, dilakukan melalui skema penyewaan, bukan pembelian. Langkah ini diikuti dengan komitmen adopsi EV juga di tingkat direksi BUMN.
Semua langkah tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain manfaat lingkungan, penggunaan EV di lingkungan Kementerian BUMN juga memberikan penghematan signifikan, sekitar 60%, jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional.
Erick Thohir menekankan bahwa kampanye penggunaan EV merupakan bagian dari upaya Indonesia memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).
Sejalan dengan itu, proyek akselerasi EBT juga terwujud dalam pembangunan solar panel berkapasitas 50 MW di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan berkembang menjadi 80 MW.
IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.
Pemerintah juga meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp, proyek terbesar di Asia Tenggara yang bekerja sama dengan Masdar.
Erick Thohir menegaskan bahwa proyek energi baru dan terbarukan harus memberikan manfaat besar bagi negara, terutama dalam menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.
Erick Thohir menyimpulkan bahwa Indonesia, meskipun mundur 10 tahun dalam transisi energi, kini berkomitmen untuk memimpin di sektor EBT, dengan harapan dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan industri dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar