Para Pimpinan MPR RI Silaturahmi Kebangsaan dengan Ketum Demokrat, Muncul Usulan Pemisahan Pilpres dan Pileg,Ini alasannya

Jakarta,msinews.com-Untuk kesekian kalinya Pimpinan MPR RI melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan mendatangi rumah dan atau kantor para tokoh-tokoh nasional khususnya para mantan Presiden,mantan wakil presiden RI, mantan Pimpinan MPR,DPR, Ketua-Ketua Partai Politik.

Hari ini,Selasa (16/7/2024), dipimpin langsung Ketua MPR RI Dr.Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR Lainnya, mendatangi Kator Ketua Umum DPP Partai Demokrat,Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan itu berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta.

Kunjungan Silaturahmi Kebangsaan ini merupakan agenda lanjutan dari silaturahmi sebelum-sebelumnya.

Tampak Ketua Umum Partai Demokrat,Agus Harimukti Yudhoyono -AHY berbincang-bincang dengan Ketua MPR RI,Dr.Bambang Soesatyo dan Pimpinan MPR lainnya (DSL)

“Tadi Mas AHY menyampaikan banyak hal dan itu nanti akan kami bukukan dalam dokumen kearifan yang kita serahkan nanti kepada presiden yang akan datang,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum dan petinggi-petinggi Partai Demokrat di area konferensi pers di sisi kanan kantor Demokrat.

Bamsoet,demikian disapa, bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan AHY dan jajaran Partai Demokrat. Dalam diskusi ini muncul usulan untuk memisahkan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Sebab,dimana dua kontestasi elektoral itu berjalan serentak sejak Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 yang baru saja diselenggarakan Frebuari yang lalu.

Pileg dan pilpres,kata Bamsoet,  yang berlangsung bebarengan menyebabkan proses pileg tidak berjalan optimal. Dengan demikian,figur-figur yang terpilih menjadi anggota dewan di berbagai tingkatan mengalami penurunan kualitas.

“Ini menghasilkan kualitas yang tidak sebagaimana kita harapkan. Kemarin, orang pada fokus di pilpres, hingga lupa bahwa pileg juga harus kita pilih orang-orang yang memiliki kualitas yang bagus,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini menyebut, terdapat usulan agar penyelenggaraan pilpres ditentukan oleh usulan partai-partai politik yang lolos ke Senayan setelah pileg lebih dulu diselenggarakan.

“Sehingga perlu dipikirkan pemisahan pileg dan pilpres agar pilpres nanti itu berdasarkan pileg yang sebelumnya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat,Agus Harimurti Yudhoyono yang didampingi oleh Syarief Hasan, Benny Kabur Harman,dan lainnya, mengatakan, salah satu yang menjadi pembahasan dengan para pimpinan MPR RI adalah besarnya biaya politik dalam tiap kontestasi.

“Tadi juga diangkat isu bagaimana kita bisa menghadirkan pemilu, termasuk pemilu yang berkualitas dalam penyelenggaraan maupun output dan outcome-nya,” kata dia.

“Jangan sampai kemudian biaya politik semakin mahal dari waktu ke waktu, tapi juga kita menyadari bahwa pada akhirnya kita ingin menghadirkan para wakil rakyat yang juga memiliki kapasitas yang baik, integritas diri,”tutur Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., MA, yang saat ini menjabat  Menteri Agrariadan Tata Ruang, merangkap sebagai Kepala Badan PertanahanNasional ﴾BPN﴿ dalam Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. ** DM.