Msinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX di DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (2/10).
Dadan menjelaskan program MBG membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari keamanan, sanitasi, higiene, penanganan korban, hingga kebutuhan rantai pasok.
Untuk meningkatkan standar pelaksanaan, BGN telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan terkait persiapan sertifikasi laik hygiene dan sanitasi (SLHS) serta sertifikasi keamanan pangan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
Saat ini, implementasinya sedang dalam tahap persiapan untuk menentukan lembaga independen tersertifikasi yang dapat menerbitkan sertifikasi keamanan pangan.
SLHS nantinya diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan di daerah. Dengan demikian, setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki kedua sertifikasi tersebut.
“Jadi di SPPG nanti akan berlaku dua sertifikasi, yaitu sertifikasi higienis SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari lembaga independen untuk Keamanan Pangan,” ujar Dadan.
Selain itu, BGN juga akan menggelar rapat koordinasi lintas lembaga untuk melibatkan puskesmas dan unit kegiatan sekolah (UKS) dalam penanganan situasi darurat akibat keracunan MBG.
“Disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat,” tutup Dadan.*